Soal Koalisi Parpol, Presiden Jokowi Diyakini Tak Akan Intervensi

JAKARTA - Klaim bahwa dukungan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) kepada bakal calon presiden (Bacapres) Prabowo Subianto atas restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai berlebihan. Jokowi dinilai tidak mungkin ikut campur urusan koalisi parpol.

Apalagi Presiden Jokowi sudah tegas mengatakan masalah koalisi parpol terkait Pilpres 2024 merupakan urusan internal partai.

"Tidak mungkin Jokowi, baik sebagai kepala negara maupun selaku kepala pemerintahan melakukan intervensi masalah koalisi parpol," kata mantan Kepala Sekretariat Direktorat Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi Ma’ruf, Jay Octa, Senin (14/8/2023).



Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyebutkan, rencana PAN dan Golkar menyokong Prabowo Subianto mendapat restu dari Jokowi.

Namun Jokowi sudah menyanggah pernyataan Hashim. Jokowi menegaskan dirinya tak tahu-menahu perihal bergabungnya PAN dan Golkar bersama Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mendukung Prabowo.

"Itu urusannya partai-partai lah. Itu urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/8/2023).

Jay Octa mengatakan, sebagai kader partai, Jokowi tahu betul pilihan politiknya. "17 tahun Jokowi bernaung di bawah PDI Perjuangan, itu sudah masuk dalam usia dewasa berpolitik. Bukan waktu yang sebentar," tandasnya.

Terkait adanya klaim sepihak bahwa Jokowi merestui PAN dan Golkar mendukung Prabowo, Jay Octa meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, segera meluruskannya.

"Mensesneg yang mengatur setiap kegiatan presiden. Dia harus merespons klaim bahwa Jokowi yang mengarahkan Golkar dan PAN untuk bergabung ke koalisi Gerindra dan PKB," katanya.

Tanggapan dari Pratikno, kata Jay, sangat penting untuk mencegah munculnya sentimen negatif ke presiden. "Kita ingin pak Jokowi fokus kerja di sisa masa jabatannya, dan nantinya soft landing," pungkasnya.