Ujian Real President

Jum'at, 06 Februari 2015 - 10:35 WIB
Ujian Real President
Ujian Real President
A A A
”The true leader is always led ”. Demikian Carl Gustav Jung mendefinisikan seorang pemimpin. Sekilas, tidak butuh penelaahan mendalam untuk memahami maksud kalimat tersebut, karena seorang pemimpin, ya pasti bertugas memimpin.

Namun jika diselisik lebih mendalam, tidak semua pemimpin mampu atau bisa memerankan posisi sebagai pemimpin. Pemahaman akan definisi pemimpin seperti disampaikan psikolog asal Swiss tersebut relevan ditelaah kembali dalam konteks kepemimpinan di Tanah Air saat ini. Kemelut calon kepala Polri, dalam hal ini Budi Gunawan, yang berujung dengan munculnya konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri dan konflik internal antarpendukung Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) yang masih berlarut-larut hingga kini secara langsung mengusik kepemimpinan mantan wali kota Solo tersebut.

Pertanyaan yang muncul di seratus hari pemerintahan Jokowi, jika diamati, tidak lagi berkutat pada konsistensi Jokowi mengimplementasikan janji-janji kampanye. Kabinet ramping, profesional, pemilihan pejabat dari bebas KKN sudah dimafhumi ternyata hanya sebatas wacana. Sorotan yang kini muncul bergeser pada pertanyaan, sekaligus kekhawatiran akan kapabilitas Jokowi memimpin negara.

Bahkan, satire yang pernah diproduksi kelompok anti-Jokowi selama kampanye Pemilihan Presiden 2014, yakni Jokowi hanya sebatas petugas partai atau bahkan presiden boneka, mulai menemukan relevansinya. Kapabilitas Jokowi memimpin negara muncul ke permukaan akibat karena berlarutnya konflik.

Sudah hampir sebulan mengajukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri ke DPR (12/1) yang berdampak pada munculnya konflik kelembagaan dan internal kekuatan pendukung, Jokowi belum juga menemukan solusi. Kesan yang muncul justru kebingungan. Persepsi demikian mengemuka mulai saat pidato Jokowi di Istana Bogor yang dianggap tidak berkelas ”presidential speech ” hingga ketidakjelasan dalam merespons rekomendasi Tim Sembilan.

Bahkan kemudian, rekomendasi Tim Sembilan yang sebenarnya sudah begitu terfokus menjadi kabur kembali karena Jokowi justru memunculkan enam opsi. Kekhawatiran Jokowi hanya berperan sebatas petugas partai menyeruak beriringan pertarungan internal pendukung dalam menyikapi kemelut kapolri.

Beberapa fakta mengarah pada kesimpulan demikian, di antaranya bagaimana pernyataan Ketua Tim Sembilan Syafii Maarif bahwa Jokowi tidak akan melantik Budi Gunawan menggantikan Sutarman, menguap begitu saja bersamaan datangnya Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri ke Istana Presiden. Syafii pun secara tidak langsung mengakui Jokowi tidak sertamerta mengikuti rekomendasi Tim Sembilan karena tersandera PDIP dkk dengan tuntutan berbeda.

Jokowi hanya sebagai petugas partai semakin absah dengan pernyataan elite PDIP yang juga menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Puan Maharani, yang menegaskan kembali Jokowi sebagai petugas partai. Sebaliknya di sisi lain, PDIP justru berteriak lantang akan adanya brutus di lingkungan Istana yang menghalangi komunikasi parpol pendukung dengan Jokowi dan menjauhkan Jokowi dengan rakyat.

Sebelumnya muncul artikel ”Trio Macan Istana”, yakni Menteri BUMN Rini Suwandi, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, yang mengendalikan Jokowi. Secara tidak langsung, tudingan demikian memosisikan Jokowi tidak lebih sebagai presiden boneka. Rakyat tentu berharap sorotan yang muncul ini sebatas persepsi, sebab jika benar adanya kondisinya sangatlah memprihatinkan.

Namun, jawaban akan pertanyaan dan kekhawatiran tersebut kembali lagi ke Jokowi, yakni sejauh mana dia menunjukkan jati dirinya sebagai pemimpin sesungguhnya. Presiden adalah seorang dengan kapabilitas memimpin, termasuk di dalamnya mengelola konflik. Jokowi pun harus membuktikan dirinya bukanlah petugas partai dan presiden boneka, dengan menunjukkan kewibawaannya bahwa dia seorang presiden dengan hak prerogatif yang melekat erat di genggamannya.

Dengan begitu, jangan ada lagi istilah presiden meminta mundur calon kapolri beberapa kali dan ternyata tidak diindahkan. Jangan ada lagi ada kebimbangan dalam membuat keputusan karena adanya intervensi. Apakah Jokowi the real president, saat inilah ujiannya. ?
(ftr)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.0825 seconds (0.1#10.140)