Fase Pembangunan 2015
Sabtu, 20 Desember 2014 - 11:04 WIB
Fase Pembangunan 2015
A
A
A
Belakangan ini masyarakat seakan-akan tiada hentinya mengkritik pemerintah di beberapa ruang publik sebab pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Terlepas dari kalkulasi kebijakan yang dianggap tepat, kenaikan harga BBM ini sungguh meresahkan masyarakat. Janji-janji pemerintah yang telah dikumandangkan sebelumnya patut kita kawal agar pemerintah tidak larut dalam opini publik yang dikembangkan media.
Pada 2015 merupakan tahun penting bagi pemerintah untuk membuktikan dan merealisasikan setiap janjinya agar masyarakat tidak terbuai dengan alunan lagu kesejahteraan saat kampanye saja, namun setelah menjabat harus “jauh panggang dari api”. Tak berlebihan jika pada 2015 dianggap sebagai fase pembangunan dan realisasi janji pemerintahan baru. Janji untuk meningkatkan pembangunan yang lebih maju dan berkeadilan perlu segera direalisasikan.
Tidak hanya pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi, tetapi juga pembangunan mental seperti yang telah diwacanakan pemerintah sebelumnya perlu segera dikerjakan dan beberapa gagasan lain seperti pembangunan yang berbasis kelautan, swasembada pangan yang ditargetkan tiga tahun sejak pemerintahan menjabat, serta beberapa agenda lain yang perlu segera dijalankan.
Namun, fase pembangunan ini akan mendapat tantangan serius pada 2015 bagi Indonesia karena menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Dalam hal ini, pemerintah mesti serius menjalankan agenda pembangunan agar Indonesia tidak kalah saing dengan sejumlah negara lain.
Selain itu, semoga saja “dagelan” politik dalam negeri yang sungguh menyita perhatian kita akhir-akhir ini tidak menyurutkan pemerintah untuk tetap terus melanjutkan agenda pembangunan ke depan.
Sejumlah tantangan lain pun pasti akan datang silih berganti, namun agenda pembangunan ke depan perlu mendapat dukungan dan kerja keras dari semua masyarakat sehingga apa yang kita harapkan selama ini dapat terlaksana dengan baik. Karena itu, kita perlu optimistis menatap babak baru perjalanan bangsa ini.
Kanavino Ahmad Rizqo
Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Padjadjaran Bandung
Terlepas dari kalkulasi kebijakan yang dianggap tepat, kenaikan harga BBM ini sungguh meresahkan masyarakat. Janji-janji pemerintah yang telah dikumandangkan sebelumnya patut kita kawal agar pemerintah tidak larut dalam opini publik yang dikembangkan media.
Pada 2015 merupakan tahun penting bagi pemerintah untuk membuktikan dan merealisasikan setiap janjinya agar masyarakat tidak terbuai dengan alunan lagu kesejahteraan saat kampanye saja, namun setelah menjabat harus “jauh panggang dari api”. Tak berlebihan jika pada 2015 dianggap sebagai fase pembangunan dan realisasi janji pemerintahan baru. Janji untuk meningkatkan pembangunan yang lebih maju dan berkeadilan perlu segera direalisasikan.
Tidak hanya pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi, tetapi juga pembangunan mental seperti yang telah diwacanakan pemerintah sebelumnya perlu segera dikerjakan dan beberapa gagasan lain seperti pembangunan yang berbasis kelautan, swasembada pangan yang ditargetkan tiga tahun sejak pemerintahan menjabat, serta beberapa agenda lain yang perlu segera dijalankan.
Namun, fase pembangunan ini akan mendapat tantangan serius pada 2015 bagi Indonesia karena menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Dalam hal ini, pemerintah mesti serius menjalankan agenda pembangunan agar Indonesia tidak kalah saing dengan sejumlah negara lain.
Selain itu, semoga saja “dagelan” politik dalam negeri yang sungguh menyita perhatian kita akhir-akhir ini tidak menyurutkan pemerintah untuk tetap terus melanjutkan agenda pembangunan ke depan.
Sejumlah tantangan lain pun pasti akan datang silih berganti, namun agenda pembangunan ke depan perlu mendapat dukungan dan kerja keras dari semua masyarakat sehingga apa yang kita harapkan selama ini dapat terlaksana dengan baik. Karena itu, kita perlu optimistis menatap babak baru perjalanan bangsa ini.
Kanavino Ahmad Rizqo
Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Padjadjaran Bandung
(ars)
