KontraS Pesimis Rezim Jokowi Bisa Realisasikan Agenda HAM
Minggu, 14 Desember 2014 - 12:16 WIB
KontraS Pesimis Rezim Jokowi Bisa Realisasikan Agenda HAM
A
A
A
JAKARTA - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pesimis sejumlah agenda HAM ke depan akan bisa direalisasikan oleh rezim Joko Widodo (Jokowi).
KontraS berpendapat, pengelolaan politik pencitraan seharusnya bisa dijadikan energi untuk merebut dukungan pubik dan mempopuliskan isu-isu HAM pada banyak sektor seperti pembangunan, hukum, politik dan relasi warga negara.
"Perayaan hari HAM sedunia yang jatuh pada 10 Desember 2014 masih diwarnai dengan tragedi-tragedi kemanusiaan yang telah mereduksi agenda akuntabilitas negara," ujar Koordinator KontraS Haris Azhar di Cheese Cake Factory, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (14/12/2014).
Sejumlah sektor publik yang layak mendapat sorotan akuntabilitas berdimensi HAM seperti pembangunan, pemerintah, politik, hukum, etika, bisnis dan aktivisme masih minim mendapat perhatian pemerintah.
"Pada catatan akhir tahun KontraS kali ini akan memotret dimensi pemenuhan akuntabilitas negara melalui tiga indikator utama," tuturnya.
Tiga indikator utama itu, tambah dia, pertanggungjawaban negara (state responsibility), kemampuan negara untuk menjawab tantangan-tantangan HAM (state answerbility) dan kapasitas negara dalam menegakkan agenda kebijakan, hukum dan instrumen HAM (state enforceability).
KontraS berpendapat, pengelolaan politik pencitraan seharusnya bisa dijadikan energi untuk merebut dukungan pubik dan mempopuliskan isu-isu HAM pada banyak sektor seperti pembangunan, hukum, politik dan relasi warga negara.
"Perayaan hari HAM sedunia yang jatuh pada 10 Desember 2014 masih diwarnai dengan tragedi-tragedi kemanusiaan yang telah mereduksi agenda akuntabilitas negara," ujar Koordinator KontraS Haris Azhar di Cheese Cake Factory, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (14/12/2014).
Sejumlah sektor publik yang layak mendapat sorotan akuntabilitas berdimensi HAM seperti pembangunan, pemerintah, politik, hukum, etika, bisnis dan aktivisme masih minim mendapat perhatian pemerintah.
"Pada catatan akhir tahun KontraS kali ini akan memotret dimensi pemenuhan akuntabilitas negara melalui tiga indikator utama," tuturnya.
Tiga indikator utama itu, tambah dia, pertanggungjawaban negara (state responsibility), kemampuan negara untuk menjawab tantangan-tantangan HAM (state answerbility) dan kapasitas negara dalam menegakkan agenda kebijakan, hukum dan instrumen HAM (state enforceability).
(kri)
