Panglima TNI Minta Atasi Pencuri Ikan Terintegrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah tengah gencar menegakkan kedaulatan di perairan Indonesia. Hal itu ditunjukkan TNI dan aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan menindak tegas para pencuri ikan (illegal fishing).
Beberapa hari lalu, pesawat intai milik TNI AU mendeteksi ratusan kapal diduga melakukan illegal fishing di Laut Aru, Maluku. Hal ini sudah diketahui oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko.
Menyikapi hal itu, Moeldoko mengatakan, dirinya ingin penanganan terhadap illegal fishing di perairan Indonesia lebih terintegrasi.
"Kita sedang satukan. Jadi nanti tidak sendiri," kata Moeldoko di Markas Besar (Mabes) TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (10/12/2014).
"Data dari KKP nanti ditransfer ke TNI AL dan TNI AU. TNI AU akan lihat ke sana, patroli udara dari informasi TNI AU ditransfer lagi ke TNI AL. Nah, TNI AL akan melakukan eksekusi," imbuhnya.
Dia menjelaskan, cara yang terintegrasi itu dinilai akan lebih efektif dan efisien dalam melakukan penindakan terhadap kapal asing yang melakukan pencurian ikan. Ke depan, kegiatan patroli tidak berjalan sendiri.
"Ini harus berjalan agar efesien. Jangan nanti TNI AU berangkat ke mana, illegal fishing ke mana," ucapnya.
Jenderal bintang empat itu menuturkan, dia telah menjalin komunikasi dengan Menko Kemaritiman, Indroyono Susilo. Komunikasi dijalin untuk memantapkan patroli bersama ini agar dapat bergerak dalam satu komando.
"Saya sudah bicara dengan Pak Indroyono agar sinergikan. Semua bergerak satu arus. Termasuk peresmian Bakamla (Badan Keamanan Laut)," tutup Moeldoko.
Beberapa hari lalu, pesawat intai milik TNI AU mendeteksi ratusan kapal diduga melakukan illegal fishing di Laut Aru, Maluku. Hal ini sudah diketahui oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko.
Menyikapi hal itu, Moeldoko mengatakan, dirinya ingin penanganan terhadap illegal fishing di perairan Indonesia lebih terintegrasi.
"Kita sedang satukan. Jadi nanti tidak sendiri," kata Moeldoko di Markas Besar (Mabes) TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (10/12/2014).
"Data dari KKP nanti ditransfer ke TNI AL dan TNI AU. TNI AU akan lihat ke sana, patroli udara dari informasi TNI AU ditransfer lagi ke TNI AL. Nah, TNI AL akan melakukan eksekusi," imbuhnya.
Dia menjelaskan, cara yang terintegrasi itu dinilai akan lebih efektif dan efisien dalam melakukan penindakan terhadap kapal asing yang melakukan pencurian ikan. Ke depan, kegiatan patroli tidak berjalan sendiri.
"Ini harus berjalan agar efesien. Jangan nanti TNI AU berangkat ke mana, illegal fishing ke mana," ucapnya.
Jenderal bintang empat itu menuturkan, dia telah menjalin komunikasi dengan Menko Kemaritiman, Indroyono Susilo. Komunikasi dijalin untuk memantapkan patroli bersama ini agar dapat bergerak dalam satu komando.
"Saya sudah bicara dengan Pak Indroyono agar sinergikan. Semua bergerak satu arus. Termasuk peresmian Bakamla (Badan Keamanan Laut)," tutup Moeldoko.
(maf)