Hasrul Nilai Kubu Romi Berhak atas Kantor PPP
Rabu, 03 Desember 2014 - 01:19 WIB
Hasrul Nilai Kubu Romi Berhak atas Kantor PPP
A
A
A
JAKARTA - Politikus senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hasrul Azwar menilai wajar jika massa PPP kubu M Romahumurziy ingin menduduki Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Hasrul menilai PPP Romahurmuziy atau Romi berhak atas kantor tersebut. Sebab kepengurusan PPP Romi telah disahkan oleh pemerintah.
"Mereka (PPP Djan Faridz) seharusnya tahu diri karena yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM adalah kepengurusan Muktamar di Surabaya," kata Hasrul saat ditemui di ruang kerja Fraksi PPP, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 2 Desember 2014.
Dia menilai Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan pengurus PPP hasil Muktamar Surabaya masih berlaku, meski telah ditunda pengesahannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Surat dari Menkum HAM yang menjadi dasar hukum kepengurusan Muktamar Surabaya," kata Hasrul.
Pada Selasa 2 Desember 2014 siang, ratusan orang mengenakan rompi hitam bertuliskan Satgas DPP PPP mendatangi Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
Mereka mengaku sebagai pendukung PPP yang dipimpin oleh M Romahurmuziy atau Romi. Kericuhan berebut kantor ini merupakan buntut perseteruan di internal pengurus PPP pasca Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.
Ketika itu sejumlah pengurus PPP kubu M Romahurmuziy menggelar rapat pengurus DPP PPP yang hasilnya mencopot Suryadharma Ali dari kursi ketua umum. Mereka pun menggelar Muktamar di Surabaya pada 15-18 Oktober 2014.
Muktamar yang tidak dihadiri Suryadharma Ali atau SDA itu pun menunjuk Romi sebagai Ketua Umum DPP PPP. Romi dipilih secara aklamasi.
Sementara itu kubu SDA juga menggelar Muktamar pada 30 November-2 Desember 2014 di Jakarta. Djan Faridz terpilih menjadi ketua umum menggantikan SDA.
Hasrul menilai PPP Romahurmuziy atau Romi berhak atas kantor tersebut. Sebab kepengurusan PPP Romi telah disahkan oleh pemerintah.
"Mereka (PPP Djan Faridz) seharusnya tahu diri karena yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM adalah kepengurusan Muktamar di Surabaya," kata Hasrul saat ditemui di ruang kerja Fraksi PPP, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 2 Desember 2014.
Dia menilai Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan pengurus PPP hasil Muktamar Surabaya masih berlaku, meski telah ditunda pengesahannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Surat dari Menkum HAM yang menjadi dasar hukum kepengurusan Muktamar Surabaya," kata Hasrul.
Pada Selasa 2 Desember 2014 siang, ratusan orang mengenakan rompi hitam bertuliskan Satgas DPP PPP mendatangi Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
Mereka mengaku sebagai pendukung PPP yang dipimpin oleh M Romahurmuziy atau Romi. Kericuhan berebut kantor ini merupakan buntut perseteruan di internal pengurus PPP pasca Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.
Ketika itu sejumlah pengurus PPP kubu M Romahurmuziy menggelar rapat pengurus DPP PPP yang hasilnya mencopot Suryadharma Ali dari kursi ketua umum. Mereka pun menggelar Muktamar di Surabaya pada 15-18 Oktober 2014.
Muktamar yang tidak dihadiri Suryadharma Ali atau SDA itu pun menunjuk Romi sebagai Ketua Umum DPP PPP. Romi dipilih secara aklamasi.
Sementara itu kubu SDA juga menggelar Muktamar pada 30 November-2 Desember 2014 di Jakarta. Djan Faridz terpilih menjadi ketua umum menggantikan SDA.
(dam)
