Saran Jokowi untuk Korps Kejaksaan
Jum'at, 28 November 2014 - 18:51 WIB
Saran Jokowi untuk Korps Kejaksaan
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pertemuan dengan jajaran Kejaksaan untuk memperkuat manajemen organisasi Kejaksaan sampai ke tingkat Kejaksaan Tinggi (Kejati).
"Agar masalah yang ada di lapangan, di provinsi yang berkaitan dengan hukum kita bisa tahu secara menyeluruh," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11/2014).
Presiden Jokowi mengaku banyak mendapat masukan dari Kejati saat pertemuan. Pasalnya, persoalan yang banyak terkait pemberantasan korupsi dan narkoba.
"Jadi tadi banyak masukan yang disampaikan dari Kejati, yang paling banyak narkoba, kemudian korupsi, kemudian masalah kekayaan alam," imbuhnya.
Tidak hanya itu, persoalan penegakan hukum di daerah khususnya luar Jawa juga menjadi perhatian. Pasalnya penegakan hukum seperti di Maluku dan Papua biaya seharusnya dinaikkan.
"Contoh kayak di Maluku dan Papua, untuk mendatangkan saksi dari sebuah pulau ke kota provinsi. Sebuah hal kalau dilihat di Jakarta tidak terbayangkan, tapi ketemu dengan Kejati bisa kelihatan semua. Mestinya untuk penanganan (perkara), biaya perkara harus dinaikkan," tegasnya.
"Agar masalah yang ada di lapangan, di provinsi yang berkaitan dengan hukum kita bisa tahu secara menyeluruh," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11/2014).
Presiden Jokowi mengaku banyak mendapat masukan dari Kejati saat pertemuan. Pasalnya, persoalan yang banyak terkait pemberantasan korupsi dan narkoba.
"Jadi tadi banyak masukan yang disampaikan dari Kejati, yang paling banyak narkoba, kemudian korupsi, kemudian masalah kekayaan alam," imbuhnya.
Tidak hanya itu, persoalan penegakan hukum di daerah khususnya luar Jawa juga menjadi perhatian. Pasalnya penegakan hukum seperti di Maluku dan Papua biaya seharusnya dinaikkan.
"Contoh kayak di Maluku dan Papua, untuk mendatangkan saksi dari sebuah pulau ke kota provinsi. Sebuah hal kalau dilihat di Jakarta tidak terbayangkan, tapi ketemu dengan Kejati bisa kelihatan semua. Mestinya untuk penanganan (perkara), biaya perkara harus dinaikkan," tegasnya.
(maf)
