Politik Pencitraan Jokowi-JK Melalui Lembaga Baru

JAKARTA - Pembentukan Komite Reformasi Tata Kelola Migas (KRTKM) dinilai hanya menjadi alat kepentingan politik dan pencitraan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) serta kelompok mafia migas.

Direktur Eksekutif Komisi Kebijakan Publik Rusmin Effendy mempertanyakan kredibilitas lembaga tersebut. Maka itu, dia yakin penunjukan ekonom Faisal Basri sebagai Ketua KRTKM beserta anggota tim dalam rangka pemberantasan mafia migas tidak akan berhasil.

"Pekerjaan rumah pertama Faisal, apakah dia mampu memberantas gurita bisnis yang dilakukan Ari Soemarno Inc yang dikenal bagian jaringan mafia migas. Kalau tidak, sebaiknya mundur saja, tidak usah cuap-cuap, apalagi penunjukan Faisal di back-up Rini Soemarno," ujar Rusmin dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 26 November 2014.

Dia menambahkan, hampir sebulan lebih Pemerintahan Jokowi-JK berjalan, namun tidak ada perubahan yang signifikan bagi kepentingan rakyat. Bahkan yang terjadi semakin karut-marut mulai dari persoalan kartu sakti, kenaikan BBM, pengosongan kolom agama, kisruh di DPR dan sebagainya.

“Selama ini rakyat sudah dibodoh-bodohi oleh pemerintah Jokowi-JK bahkan banyak janji-janji saat kampanye yang tidak terealisasi," cetusnya.