Mafia

Sebutan mafia sudah sangat akrab dengan telinga masyarakat Indonesia. Bukan hanya karena dipopulerkan film-film asing yang mengangkat kisah hidup para legenda mafia dan para anggotanya yang kerap dipanggil dengan sebutan mafioso.

Mafia adalah sebutan untuk organisasi rahasia yang bermula dari Sisilia, Italia, dan berkembang pesat di Amerika Serikat (AS) pada abad pertengahan. Hingga kini mafia diyakini masih tetap eksis dan mengontrol bisnis legal maupun ilegal di sejumlah negara. Omzetnya bisa miliaran dolar Amerika. Bahkan wilayah pengaruhnya menjangkau lintas negara.

Organisasi ini dianggap terlarang dan menjadi buron wahid para penegak hukum. Tapi karena kecerdikan dan kekuatan yang dimilikinya, para tokoh mafia sulit sekali dijerat hukum. Salah satunya karena mereka menanamkan pengaruhnya sangat melekat di organ-organ pemerintahan, termasuk pada aparat penegak hukum. Karena itu perang terhadap mafia hingga detik ini belum berakhir dan entah kapan akan berakhir.

Dalam konteks Indonesia, mafia yang dimaksud agak berbeda. Di sini yang berkembang adalah mafia-mafia yang target utamanya mengeruk uang negara secara sistematis dan terorganisasi dalam jumlah besar, bahkan sangat besar. Mafia-mafia ini bekerja di bawah tanah, tersembunyi, tidak terang-terangan tapi serangannya mematikan. Karena itu cengkeramannya memang luar biasa menjinakkan para pejabat dan petinggi negeri ini.

Barang siapa mencoba melawan akan digilas habis tanpa sisa karena mereka menguasai semua lini pemerintahan dan di luar pemerintahan. Mendeteksi keberadaan mereka tidak gampang. Aparat penegak hukum pun perlu upaya keras untuk menjerat mereka dan sering kali hukum sulit menjangkau mafia kakapnya. Yang sering tertangkap hanya kelas terinya alias operator lapangan saja. Adapun godfather -nya masih leluasa mencari mangsa menggerogoti kekayaan negara di segala lini.

Di mana ada potensi keuntungan yang bisa dibobol, di situlah ada mafia. Bukan untuk menakut-nakuti, jika di pemerintahan sekarang ada 36 kementerian, berarti di semua pos itu pasti ada mafia. Atau paling tidak berpotensi besar diincar mafia. Demikian pula di cabang kekuasaan yang lain, yaitu di legislatif (DPR, DPD, DPRD) maupun yudikatif (pengadilan, kejaksaan).

Mafia peradilan, mafia migas (minyak dan gas), mafia pupuk, mafia beras, mafia listrik, mafia sertifikat, mafia undang-undang, mafia perkara, mafia anggaran, mafia buku, mafia narkoba, dan masih banyak lagi. Tapi di antara sekian puluh mafia itu, yang paling banyak disorot adalah mafia migas dan mafia peradilan. Ini dilihat dari cakupan dan daya rusak yang diakibatkan.

Migas adalah pendapatan terbesar bagi negara. Tak diragukan lagi uang yang berseliweran di sektor ini sangatlah besar karena Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam. Maka pantas jika mafia di sektor ini merajalela. Bahkan bisa jadi ada banyak mafia yang berebut menikmati manisnya kue migas ini. Tak jarang mereka saling sikat, saling tikam untuk mendapat bagian yang paling besar. Segala cara dipakai yang penting bisa menguasai lini paling menggiurkan ini.

Mafia peradilan juga tak kalah dahsyat kerusakan yang ditimbulkannya. Penegakan hukum runtuh karena pekerjaan mafia ini. Peradilan makin jauh dari keadilan. Yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Masyarakat semakin tidak percaya dengan hukum. Inilah salah satu tanda eksistensi mafia itu. Mengingat dampak buruk itu, negara harus tanpa basa-basi menyatakan perang terhadap mafia di semua lini. Pernyataan perang ini mudah diucapkan tapi sulit untuk melaksanakan.

Tidak cukup hanya orang-orang bersih dan cerdik, tapi diperlukan orang pemberani, nekat, dan tak kenal takut. Menghadapi mafia bisa saja menghadapi lingkaran setan, akan banyak sekali tembok penghadang. Risikonya juga tidak main-main. Karena itu pemberantasan mafia migas yang digulirkan Presiden Jokowi tidak boleh main-main.

Harus tuntas dikawal dari awal hingga akhir. Karena banyak kasus kegagalan dari proyek-proyek seperti ini sebelumnya.