Islah DPR Bukan untuk Bagi-bagi Kursi
Islah DPR Bukan untuk Bagi-bagi Kursi
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) sepakat berdamai di parlemen setelah sebelumnya bersitegang mengenai pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar VIII Surabaya, M Romahurmuziy mengungkapkan hasil pertemuan ketua umum parpol yang tergabung di dalam KIH menyikapi perdamaian tersebut.
Hasilnya, mereka menyepakati fokus KIH pada proses penyelesaian masalah ini bukan mengenai bagi-bagi kursi pimpinan AKD.
"Melainkan bagaimana proses bernegara ini diselenggarakan tidak dengan semangat saling 'menghabisi'," ujar pria yang akrab disapa Romi dalam siaran tertulisnya, Rabu (12/11/2014).
"Karenanya counter proposal kami adalah bagaimana agar kesepakatan KMP-KIH nantinya di tengah jalan tidak korslet lagi," sambungnya.
Oleh karena itu, hal tersebut dilakukan dengan merevisi sejumlah pasal di dalam UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
"Agar stagnasi kinerja Dewan tidak terjadi lagi. Adapun pasal-pasal mana yang akan dimintakan revisi, akan kita kemukakan kepada KMP," ujarnya.
Romi menambahkan, langkah itu dilakukan untuk kembali menegaskan bahwa pembagian kursi pimpinan AKD untuk KIH bukan menjadi perhatian utama mereka.
"Melainkan bagaimana agar DPR segera bekerja, dengan cara semua fraksi, tanpa selubung KMP atau KIH, melepaskan egonya untuk kepentingan rakyat," tuturnya.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar VIII Surabaya, M Romahurmuziy mengungkapkan hasil pertemuan ketua umum parpol yang tergabung di dalam KIH menyikapi perdamaian tersebut.
Hasilnya, mereka menyepakati fokus KIH pada proses penyelesaian masalah ini bukan mengenai bagi-bagi kursi pimpinan AKD.
"Melainkan bagaimana proses bernegara ini diselenggarakan tidak dengan semangat saling 'menghabisi'," ujar pria yang akrab disapa Romi dalam siaran tertulisnya, Rabu (12/11/2014).
"Karenanya counter proposal kami adalah bagaimana agar kesepakatan KMP-KIH nantinya di tengah jalan tidak korslet lagi," sambungnya.
Oleh karena itu, hal tersebut dilakukan dengan merevisi sejumlah pasal di dalam UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
"Agar stagnasi kinerja Dewan tidak terjadi lagi. Adapun pasal-pasal mana yang akan dimintakan revisi, akan kita kemukakan kepada KMP," ujarnya.
Romi menambahkan, langkah itu dilakukan untuk kembali menegaskan bahwa pembagian kursi pimpinan AKD untuk KIH bukan menjadi perhatian utama mereka.
"Melainkan bagaimana agar DPR segera bekerja, dengan cara semua fraksi, tanpa selubung KMP atau KIH, melepaskan egonya untuk kepentingan rakyat," tuturnya.
(dam)
Explore More