Datangi KPK Malam Hari, Menteri Susi Diskusi Soal Korupsi
Senin, 10 November 2014 - 23:46 WIB
Datangi KPK Malam Hari, Menteri Susi Diskusi Soal Korupsi
A
A
A
JAKARTA - Tidak seperti menteri dalam Kabinet Kerja lainnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada malam hari. Kedatangannya pun tidak diketahui wartawan.
Usai melakukan pertemuan dengan KPK, Susi mengaku kedatangannya untuk berdiskusi dengan KPK. Susi meminta agar KPK mendukung atas sudah terundangnya moratorium.
"Kita besok juga akan mengajukan pelarangan‎ transhipment. Jadi tidak boleh ada bongkar muat di tengah laut. Kemudian kita buat kuota utk bulan tangkap, kapan boleh tangkap size yang boleh ditangkap, jumlah kapal yang nangkep, sama alat tangkap yang ramah lingkungan," ujar Susi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/11/2014).
Dalam pertemuan itu, Susi mengatakan dirinya telah berkonsultasi agar menemukan transparasi model seperti apa yang bisa mencegah dari hal yang memungkinkan terjadinya kolusi.
"Kita (Kementerian Kelautan dan Perikanan dan KPK) mau bekerja bersama-sama nanti," ujarnya.
Susi mengaku, kementriannya juga ingin membangun policy (kebijakan) di KKP supaya transparansi dan tata kelola laut dapat systemable dan lestari.
"Kita akan bekerja sama dengan Angkatan Laut, Polri dan sekarang untuk transparansi policy kita akan minta KPK membantu," pungkasnya.
Usai melakukan pertemuan dengan KPK, Susi mengaku kedatangannya untuk berdiskusi dengan KPK. Susi meminta agar KPK mendukung atas sudah terundangnya moratorium.
"Kita besok juga akan mengajukan pelarangan‎ transhipment. Jadi tidak boleh ada bongkar muat di tengah laut. Kemudian kita buat kuota utk bulan tangkap, kapan boleh tangkap size yang boleh ditangkap, jumlah kapal yang nangkep, sama alat tangkap yang ramah lingkungan," ujar Susi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/11/2014).
Dalam pertemuan itu, Susi mengatakan dirinya telah berkonsultasi agar menemukan transparasi model seperti apa yang bisa mencegah dari hal yang memungkinkan terjadinya kolusi.
"Kita (Kementerian Kelautan dan Perikanan dan KPK) mau bekerja bersama-sama nanti," ujarnya.
Susi mengaku, kementriannya juga ingin membangun policy (kebijakan) di KKP supaya transparansi dan tata kelola laut dapat systemable dan lestari.
"Kita akan bekerja sama dengan Angkatan Laut, Polri dan sekarang untuk transparansi policy kita akan minta KPK membantu," pungkasnya.
(maf)
