Elite Parpol Diminta Aktif Damaikan Kubu KMP & KIH
Kamis, 06 November 2014 - 12:51 WIB
Elite Parpol Diminta Aktif Damaikan Kubu KMP & KIH
A
A
A
JAKARTA - Elite partai politik (parpol) baik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), dinilai sebagai dalang di balik kisruh berkepanjangan di parlemen.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) M Djadijono mengatakan, konflik internal DPR harus segera diselesaikan sendiri oleh seluruh pimpinan pusat parpol.
Pasalnya menurut dia, para anggota DPR yang tengah berseteru tersebut berada di lembaga perwakilan rakyat atas nama parpol.
"Mereka semua harus bisa duduk satu meja untuk menyelesaikan konflik tersebut, secepatnya," kata Djadijono kepada Sindonews, Kamis (6/11/2014).
Untuk memfasilitasi islah tersebut, Djadijono memberi masukan agar turut diundang tokoh masyarakat yang netral dan non partisan.
Dia mengungkapkan, jika para pemimpin parpol tidak mampu memyelesaikan konflik di DPR, maka mosi tidak percaya dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan, pantas diberikan tidak hanya kepada DPR, tetapi juga kepada pemimpin parpol.
"Karena mereka ternyata justru menjadi sumber konflik dalam pengelolaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konflik di DPR ini juga menghambat kerja nyata untuk rakyat," pungkasnya.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) M Djadijono mengatakan, konflik internal DPR harus segera diselesaikan sendiri oleh seluruh pimpinan pusat parpol.
Pasalnya menurut dia, para anggota DPR yang tengah berseteru tersebut berada di lembaga perwakilan rakyat atas nama parpol.
"Mereka semua harus bisa duduk satu meja untuk menyelesaikan konflik tersebut, secepatnya," kata Djadijono kepada Sindonews, Kamis (6/11/2014).
Untuk memfasilitasi islah tersebut, Djadijono memberi masukan agar turut diundang tokoh masyarakat yang netral dan non partisan.
Dia mengungkapkan, jika para pemimpin parpol tidak mampu memyelesaikan konflik di DPR, maka mosi tidak percaya dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan, pantas diberikan tidak hanya kepada DPR, tetapi juga kepada pemimpin parpol.
"Karena mereka ternyata justru menjadi sumber konflik dalam pengelolaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konflik di DPR ini juga menghambat kerja nyata untuk rakyat," pungkasnya.
(maf)
