Ganti Rezim, Ganti Sistem!
Selasa, 04 November 2014 - 12:47 WIB
Ganti Rezim, Ganti Sistem!
A
A
A
YENGLIS DONGCHE DAMANIK
Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
Saat ini ada dua asal tantangan bagi Indonesia, yaitu eksternal dan internal pemerintahan. Tantangan eksternal lahir dari persaingan global. Dengan mendekatnya tahun 2015, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah di depan mata. Jokowi tak dapat menutup mata terhadap kondisi sumber daya manusia (SDM) Indonesia belum mampu bersaing dengan negara ASEAN lainnya. Jika tidak mampu mengambil sikap dan kebijakan, Indonesia akan dijadikan wadah pasar produk asing dari sejumlah negara produsen.
Pemerintahan baru juga harus mampu menjawab tiga tantangan internal. Pertama , yaitu sistem yang digunakan. Sistem akan memengaruhi subsistem di bawahnya, sistem pemerintahan otomatis akan memengaruhi semua kinerja pemerintah. Kedua, kabinet kerja Jokowi-JK. Kabinet tersebut yang akan menjadi kekuatan sekaligus kelemahan bagi pemerintah. Baik buruknya kinerja Jokowi-JK terletak pada kinerja menterinya jika salah memilih menteri akan mengganggu sistem kerja.
Ketiga, yaitu partai oposisi. Kondisi pemerintahan kini berbeda dengan pemerintahan yang lalu. Seorang presiden selalu didukung partai yang besar. Jokowi-JK pun naik dengan dukungan partai. Kondisi partai koalisi dan oposisi kini tidak terlihat begitu signifikan. Hal ini menimbulkan sisi positif dan negatif. Positifnya adalah pemimpin baru dirasa lebih netral, sedangkan negatifnya adalah dukungan sepenuhnya mungkin tidak akan tercapai justru akan terjadi perpecahan dan perebutan kekuasaan.
Ketiga hal di atas dapat diatasi dengan memilih sistem administrasi yang cocok. Memilah dan memilih menteri yang sesuai dengan jiwa dan semangat ”Nawacita”, Jokowi-JK harus mengutamakan program yang sesuai dengan alam Indonesia, di antaranya dari sisi pertanian, kelautan, kehutanan, dan pertambangan tentu harus mendapatkan perhatian khusus. Bersikap netral dan tidak terlalu dominan akan menjadi pilihan bijak pemerintah. Jokowi-JK harus berpihak pada rakyat. Reforma agraria harus menjadi agenda utama pemerintah.
Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
Saat ini ada dua asal tantangan bagi Indonesia, yaitu eksternal dan internal pemerintahan. Tantangan eksternal lahir dari persaingan global. Dengan mendekatnya tahun 2015, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah di depan mata. Jokowi tak dapat menutup mata terhadap kondisi sumber daya manusia (SDM) Indonesia belum mampu bersaing dengan negara ASEAN lainnya. Jika tidak mampu mengambil sikap dan kebijakan, Indonesia akan dijadikan wadah pasar produk asing dari sejumlah negara produsen.
Pemerintahan baru juga harus mampu menjawab tiga tantangan internal. Pertama , yaitu sistem yang digunakan. Sistem akan memengaruhi subsistem di bawahnya, sistem pemerintahan otomatis akan memengaruhi semua kinerja pemerintah. Kedua, kabinet kerja Jokowi-JK. Kabinet tersebut yang akan menjadi kekuatan sekaligus kelemahan bagi pemerintah. Baik buruknya kinerja Jokowi-JK terletak pada kinerja menterinya jika salah memilih menteri akan mengganggu sistem kerja.
Ketiga, yaitu partai oposisi. Kondisi pemerintahan kini berbeda dengan pemerintahan yang lalu. Seorang presiden selalu didukung partai yang besar. Jokowi-JK pun naik dengan dukungan partai. Kondisi partai koalisi dan oposisi kini tidak terlihat begitu signifikan. Hal ini menimbulkan sisi positif dan negatif. Positifnya adalah pemimpin baru dirasa lebih netral, sedangkan negatifnya adalah dukungan sepenuhnya mungkin tidak akan tercapai justru akan terjadi perpecahan dan perebutan kekuasaan.
Ketiga hal di atas dapat diatasi dengan memilih sistem administrasi yang cocok. Memilah dan memilih menteri yang sesuai dengan jiwa dan semangat ”Nawacita”, Jokowi-JK harus mengutamakan program yang sesuai dengan alam Indonesia, di antaranya dari sisi pertanian, kelautan, kehutanan, dan pertambangan tentu harus mendapatkan perhatian khusus. Bersikap netral dan tidak terlalu dominan akan menjadi pilihan bijak pemerintah. Jokowi-JK harus berpihak pada rakyat. Reforma agraria harus menjadi agenda utama pemerintah.
(bbg)
