DPR Tandingan, Hasyim Muzadi Minta Kedua Pihak Tahan Diri

JAKARTA - Konflik di legislatif yang mengakibatkan aksi pembentukan DPR tandingan disayangkan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi. Dia meminta seluruh pihak menahan diri.

"Ini bahaya kalau terjadi konflik konstitusi. Akan menggoyahkan rezim yang ada. Dicari solusi lain semestinya," tegasnya di sela-sela acara Seminar Nasional di Masjid Al Hakim Beji, Depok, Kamis (30/10/2014).

Penguatan kontribusi DPR oleh masyarakat harus dilibatkan juga dengan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan clearance kepada DPR. Sebab, bisa saja terjebak dalam keputusan konstitusional tetapi menyakiti rakyat.

"Makanya harus menahan diri yang lebih Indonesiawi lah agar tak terbuka konflik konstitusi. Bahayanya itu rakyat bisa bergerak, terjadi keadaan tak karuan asing bisa masuk," tukasnya.

Hasyim menilai penyelenggaraan pemerintahan juga akan menjadi kacau lantaran DPR dikuasai. Ia mencontohkan Obama yang menguasai pemerintahan namun tak menguasai parlemen.

"Biar saja mereka menguasai DPR nya. Enggak boleh terjadi seperti itu, tidak baik untuk keselamtan negeri kita. Yang kita hindari intervensi pihak luar. Partainya harus mencegah itu, itu kan kacau nanti. Karena itu lebih baik memperkuat pemerintah, silakan saja menguasai semua," tutupnya.