Indonesia Wajib Tuntaskan Konflik Timur Tengah
A
A
A
JAKARTA - Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia dinilai harus berperan akti falam menuntaskan konflik dan demokratisasi di Timur Tengah.
Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Indonesia wajib aktif dalam proses tersebut. "Indonesia sudah mengglobal, tak lagi secara rigid batasan wilayah kaku. Globalisasi membuat kita hidup di wilayah dunia. Di Timur Tengah dan konflik tentu langsung maupun tak langsung bawa
implikasi hidup di Tanah Air," kata Lukman saat berbicara dalam seminar internasional bertema Konflik dan Proses Demokratisasi di Masjid Al Hikam milik mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (30/10/2014).
Lukman menambahkan banyak titik kelemahan demokrasi. Perbedaan adalah alami dan niscaya. Demokrasi, kata dia, memberi jalan keluar dalam menghadapi perbedaan yang disikapi lebih bermartabat.
"Meskipun ini tema internasional, globalisasi hidup tanpa batas. Indonesia miliki pengalaman cukup untuk menghadapi perbedaan dalam konteks agama dengan negara, dalam konteks menata kehidupan bersama, miliki paham kehidupan berbeda-beda," tuturnya.
Acara tersebut juga dihadiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sosial Khofifah
Indar Parawansa, dan juga mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirayudha.
"Pendiri bangsa ini menata hubungan. Meskipun kita umat islam terbesar di dunia tetapi Indonesia bukan negara Islam, kita juga bukan negara
sekuler," tuturnya
Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Indonesia wajib aktif dalam proses tersebut. "Indonesia sudah mengglobal, tak lagi secara rigid batasan wilayah kaku. Globalisasi membuat kita hidup di wilayah dunia. Di Timur Tengah dan konflik tentu langsung maupun tak langsung bawa
implikasi hidup di Tanah Air," kata Lukman saat berbicara dalam seminar internasional bertema Konflik dan Proses Demokratisasi di Masjid Al Hikam milik mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (30/10/2014).
Lukman menambahkan banyak titik kelemahan demokrasi. Perbedaan adalah alami dan niscaya. Demokrasi, kata dia, memberi jalan keluar dalam menghadapi perbedaan yang disikapi lebih bermartabat.
"Meskipun ini tema internasional, globalisasi hidup tanpa batas. Indonesia miliki pengalaman cukup untuk menghadapi perbedaan dalam konteks agama dengan negara, dalam konteks menata kehidupan bersama, miliki paham kehidupan berbeda-beda," tuturnya.
Acara tersebut juga dihadiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sosial Khofifah
Indar Parawansa, dan juga mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirayudha.
"Pendiri bangsa ini menata hubungan. Meskipun kita umat islam terbesar di dunia tetapi Indonesia bukan negara Islam, kita juga bukan negara
sekuler," tuturnya
(dam)