Prasangka KPK Soal Jokowi Lambat Bentuk Kabinet
Prasangka KPK Soal Jokowi Lambat Bentuk Kabinet
A
A
A
JAKARTA - KPK terus berprasangka baik terkait lambatnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kabinet pemerintahannya.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas. Meenurutnya, belum diumumkannya kabinet Jokowi ini, karena keinginannya untuk membentuk kabinet bersih.
"Khusnuzon (prasangka baik) saya seperti itu," kata Busyro saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Jumat (24/10/2014).
Menurut Busyro, revisi nama-nama menteri yang kembali disetorkan Jokowi ke KPK, dinilai karena Jokowi menghendaki calon-calon pembantunya bersih dari kasus korupsi.
Jokowi terkesan hati-hati dalam mengumumkan kabinetnya itu karena harapan besar rakyat bertumpu kepada duet Jokowi dan Jusuf Kalla (JK).
"Presiden sekarang, para menteri dan pembantu lainnya berada dalam titik kulminasi harapan besar," tuturnya.
"Rakyat terlalu lama menahan kesabarannya sebagai victim akibat budaya, sistem dan proses politik yang menggasak hak ekonomi sosial budaya rakyat dan pengingkaran terhada prinsip kedaulatan rakyat," imbuhnya.
Kehati-hatian tersebut, lanjut Busyro, seperti tercantum dalam Pasal 1 (ayat 2) Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Selain itu, Busyro memandang lambatnya Jokowi mengumumkan kabinet, karena dibutuhkan para menteri yang mengedepankan sisi akhlak politik, selain profesionalisme.
"Selain kompetensi, intelektualitas, juga penting dikedepankan rekam jejaknya. Apakah bersih, independen dan egalitarianitasnya yang teruji," pungkasnya.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas. Meenurutnya, belum diumumkannya kabinet Jokowi ini, karena keinginannya untuk membentuk kabinet bersih.
"Khusnuzon (prasangka baik) saya seperti itu," kata Busyro saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Jumat (24/10/2014).
Menurut Busyro, revisi nama-nama menteri yang kembali disetorkan Jokowi ke KPK, dinilai karena Jokowi menghendaki calon-calon pembantunya bersih dari kasus korupsi.
Jokowi terkesan hati-hati dalam mengumumkan kabinetnya itu karena harapan besar rakyat bertumpu kepada duet Jokowi dan Jusuf Kalla (JK).
"Presiden sekarang, para menteri dan pembantu lainnya berada dalam titik kulminasi harapan besar," tuturnya.
"Rakyat terlalu lama menahan kesabarannya sebagai victim akibat budaya, sistem dan proses politik yang menggasak hak ekonomi sosial budaya rakyat dan pengingkaran terhada prinsip kedaulatan rakyat," imbuhnya.
Kehati-hatian tersebut, lanjut Busyro, seperti tercantum dalam Pasal 1 (ayat 2) Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Selain itu, Busyro memandang lambatnya Jokowi mengumumkan kabinet, karena dibutuhkan para menteri yang mengedepankan sisi akhlak politik, selain profesionalisme.
"Selain kompetensi, intelektualitas, juga penting dikedepankan rekam jejaknya. Apakah bersih, independen dan egalitarianitasnya yang teruji," pungkasnya.
(maf)
Explore More