KPU Anggap Aneh Jika Elite Tak Patuhi Perppu
Selasa, 14 Oktober 2014 - 09:00 WIB
KPU Anggap Aneh Jika Elite Tak Patuhi Perppu
A
A
A
JAKARTA - KPU meminta semua pihak khususnya para elite politik agar patuh terhadap Perppu Pilkada yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, Perppu merupakan sarana penting dari hak kontitusi Presiden SBY dalam memberikan kepastian hukum terhadap proses pilkada berikut penyelenggaranya.
"Akan aneh kalau ada yang melawan Perppu ini," kata Hadar kepada Sindonews, Jakarta, Selasa (14/10/2014).
Hadar berpendapat, dengan keluarnya Perppu Pilkada akan memberi kepastian hukum bagi penyelenggara pemilu di daerah. Sebab, jika sampai Januari kepastian Perppu dari DPR belum jelas, maka akan terjadi kekosongan hukum bagi penyelenggara pemilu.
Sementara pada tahun 2015, proses pilkada di sejumlah tempat harus dilaksanakan. "Situasi yang mundur membuat kita repot. Saya berharap (Perppu) setujui saja," ujarnya.
Hadar menambahkan, untuk mencari kepastian hukum, KPU mengaku bakal meminta penjelasan dari pemerintah. Katanya, penyelenggara pemilu tak bisa bekerja jika masih digantung soal landasan hukum untuk menyelenggarakan pilkada.
"Akan koordinasi dengan Mendagri, Kemenkeu dan Bappenas," tukasnya.
Menurut Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, Perppu merupakan sarana penting dari hak kontitusi Presiden SBY dalam memberikan kepastian hukum terhadap proses pilkada berikut penyelenggaranya.
"Akan aneh kalau ada yang melawan Perppu ini," kata Hadar kepada Sindonews, Jakarta, Selasa (14/10/2014).
Hadar berpendapat, dengan keluarnya Perppu Pilkada akan memberi kepastian hukum bagi penyelenggara pemilu di daerah. Sebab, jika sampai Januari kepastian Perppu dari DPR belum jelas, maka akan terjadi kekosongan hukum bagi penyelenggara pemilu.
Sementara pada tahun 2015, proses pilkada di sejumlah tempat harus dilaksanakan. "Situasi yang mundur membuat kita repot. Saya berharap (Perppu) setujui saja," ujarnya.
Hadar menambahkan, untuk mencari kepastian hukum, KPU mengaku bakal meminta penjelasan dari pemerintah. Katanya, penyelenggara pemilu tak bisa bekerja jika masih digantung soal landasan hukum untuk menyelenggarakan pilkada.
"Akan koordinasi dengan Mendagri, Kemenkeu dan Bappenas," tukasnya.
(kri)
