Tips Berantas Korupsi ala Bibit untuk Jokowi-JK
Minggu, 12 Oktober 2014 - 16:25 WIB
Tips Berantas Korupsi ala Bibit untuk Jokowi-JK
A
A
A
JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto memberikan kiat kepada pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Bibit menyarankan pemerintah Jokowi-JK harus melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan pemberantasan korupsi.
"Masyarakat harus kita libatkan dalam pencegahan dan penangkalan korupsi," kata Bibit dalam acara diskusi di Jakarta (12/10/14).
Menurut dia, pemerintah harus bisa mengubah persepsi masyarakat tentang korupsi. Tidak hanya itu, lanjut Bibit, pemerintah harus mencari cara agar para koruptor menjadi jera.
"Masyarakat mengangap korupsi itu kebiasaan, kita harus ubah ini. Kita harus memberikan hukuman yang membuat para koruptor jera. kita harus menangani kasus korupsi dengan hal yang luar biasa," tuturnya.
Purnawirawan jenderal polisi itu mengingatkan pemerintah untuk mengambil lima kebijakan dalam memberantas korupsi.
"Lima kebijakan dalam menangani korupsi yaitu membuat rekonsiliasi korupsi masalalu, pembangunan moral dan mentalitas bangsa, pembangunan sistem kehidupan bangsanya dari sistem hukum pilitik ekonomi dan lain-lain, pembersihan aparat penegak hukum, pelibatan segenap komponen bangsa dalam memberantas korupsi," tutur Bibit.
Bibit juga menyebut delapan program yang dapat dilakukan pemerintah dalam membasmi korupsi.
Delapan program itu, kampanye antikorupsi nasional, pembersihan aparat hukum, program nasional pembanmgunan karakter, pemberdayaan perencanaan anggaran, program penguatan kelembagaan, program pembangunan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi antikorupsi, pembangunan komunitas antikorupsi.
Bibit menyarankan pemerintah Jokowi-JK harus melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan pemberantasan korupsi.
"Masyarakat harus kita libatkan dalam pencegahan dan penangkalan korupsi," kata Bibit dalam acara diskusi di Jakarta (12/10/14).
Menurut dia, pemerintah harus bisa mengubah persepsi masyarakat tentang korupsi. Tidak hanya itu, lanjut Bibit, pemerintah harus mencari cara agar para koruptor menjadi jera.
"Masyarakat mengangap korupsi itu kebiasaan, kita harus ubah ini. Kita harus memberikan hukuman yang membuat para koruptor jera. kita harus menangani kasus korupsi dengan hal yang luar biasa," tuturnya.
Purnawirawan jenderal polisi itu mengingatkan pemerintah untuk mengambil lima kebijakan dalam memberantas korupsi.
"Lima kebijakan dalam menangani korupsi yaitu membuat rekonsiliasi korupsi masalalu, pembangunan moral dan mentalitas bangsa, pembangunan sistem kehidupan bangsanya dari sistem hukum pilitik ekonomi dan lain-lain, pembersihan aparat penegak hukum, pelibatan segenap komponen bangsa dalam memberantas korupsi," tutur Bibit.
Bibit juga menyebut delapan program yang dapat dilakukan pemerintah dalam membasmi korupsi.
Delapan program itu, kampanye antikorupsi nasional, pembersihan aparat hukum, program nasional pembanmgunan karakter, pemberdayaan perencanaan anggaran, program penguatan kelembagaan, program pembangunan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi antikorupsi, pembangunan komunitas antikorupsi.
(dam)
