DPR Sayangkan DPD Cuma Ajukan Oesman Sapta
Selasa, 07 Oktober 2014 - 15:22 WIB
DPR Sayangkan DPD Cuma Ajukan Oesman Sapta
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan DPD hanya mengajukan satu orang calon yakni Oesman Sapta sebagai calon Pemimpin MPR.
Sementara saat dibuka rapat paripurna timbul ketidaksepahaman dari sejumlah anggota DPD lainnya.
Menurut Fadli, logikanya dari sembilan calon yang dimunculkan saat rapat pleno, DPD bisa mengusulkan lebih dari satu calon. Hal itu untuk mempermudah fraksi di DPR memilih banyak dari unsur DPD.
"Ini saja yang dipermaslahkan kami. Kenapa harus satu (calon), padahal masih ada ruang interprestasi. Ada satu prioritas dan dua cadangan," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/10/2014).
Politikus Partai Gerindra ini menyatakan, keinginan DPD yang meminta Koalisi Merah Putih menghormati putusan DPD, juga harus mengembalikan aturan tersebut yang ada dalam UU MD3 (DPR, DPD, MPR dan DPRD). Pasalnya mekanisme pemilihan Pemimpin MPR diatur didalamnya.
"Salah satu ayat bilang fraksi ajuin satu calon, pasal itu bertentangan dengan keputusan MK," katanya.
Koalisi merah putih sendiri belum mengumumkan nama calon yang bakal dipasang untuk posisi pimpinan MPR. Katanya, peserta rapat paripurna harus taat terhadap aturan UU MD3 yang sudah disetujui.
"Kita enggak bicara nama tapi prinsip. Masa satu orang ada di dua tempat," pungkasnya.
Sementara saat dibuka rapat paripurna timbul ketidaksepahaman dari sejumlah anggota DPD lainnya.
Menurut Fadli, logikanya dari sembilan calon yang dimunculkan saat rapat pleno, DPD bisa mengusulkan lebih dari satu calon. Hal itu untuk mempermudah fraksi di DPR memilih banyak dari unsur DPD.
"Ini saja yang dipermaslahkan kami. Kenapa harus satu (calon), padahal masih ada ruang interprestasi. Ada satu prioritas dan dua cadangan," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/10/2014).
Politikus Partai Gerindra ini menyatakan, keinginan DPD yang meminta Koalisi Merah Putih menghormati putusan DPD, juga harus mengembalikan aturan tersebut yang ada dalam UU MD3 (DPR, DPD, MPR dan DPRD). Pasalnya mekanisme pemilihan Pemimpin MPR diatur didalamnya.
"Salah satu ayat bilang fraksi ajuin satu calon, pasal itu bertentangan dengan keputusan MK," katanya.
Koalisi merah putih sendiri belum mengumumkan nama calon yang bakal dipasang untuk posisi pimpinan MPR. Katanya, peserta rapat paripurna harus taat terhadap aturan UU MD3 yang sudah disetujui.
"Kita enggak bicara nama tapi prinsip. Masa satu orang ada di dua tempat," pungkasnya.
(maf)
