Gerindra Minta PDIP dkk Fokus Cari Ketua MPR
Sabtu, 04 Oktober 2014 - 19:00 WIB
Gerindra Minta PDIP dkk Fokus Cari Ketua MPR
A
A
A
JAKARTA - Perebutan kursi Ketua dan Wakil Ketua MPR 2014-2019 diprediksi berlangsung sengit. Kedua kekuatan politik akan bertarung demi merebut kursi tersebut.
Dua kekuatan politik itu adalah partai politik pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Pemilihan akan digelar Senin 6 Oktober mendatang.
Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengharapkan fraksi partai politik pendukung Jokowi-JK untuk fokus persiapan pemilihan pimpinan MPR.
"Sudahlah teman-teman itu (fraksi parpol pendukung Jokowi-JK) konsen saja. Kalau ada yang dicalonkan, ya calonkan, kalau kalah bukan berarti kiamat," ujar Habiburokhman kepada Sindonews, Sabtu (4/10/2014).
Dia menilai langkah fraksi partai politik pendukung Jokowi-JK menggugat Undang-undang tentang MPR DPR DPD DPRD (MD3) terkait aturan pemilihan ketua MPR, sebagai bentuk haus kekuasaan.
"Mereka ini haus dan lapar kekuasaan. Di eksekutif mereka anggap tidak cukup," katanya.
Fraksi partai politik pendukung Jokowi-JK telah mengajukan gugatan uji materi UU MD3 terkait aturan pemilihan paket Ketua dan Wakil Ketua MPR.
Dua kekuatan politik itu adalah partai politik pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Pemilihan akan digelar Senin 6 Oktober mendatang.
Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengharapkan fraksi partai politik pendukung Jokowi-JK untuk fokus persiapan pemilihan pimpinan MPR.
"Sudahlah teman-teman itu (fraksi parpol pendukung Jokowi-JK) konsen saja. Kalau ada yang dicalonkan, ya calonkan, kalau kalah bukan berarti kiamat," ujar Habiburokhman kepada Sindonews, Sabtu (4/10/2014).
Dia menilai langkah fraksi partai politik pendukung Jokowi-JK menggugat Undang-undang tentang MPR DPR DPD DPRD (MD3) terkait aturan pemilihan ketua MPR, sebagai bentuk haus kekuasaan.
"Mereka ini haus dan lapar kekuasaan. Di eksekutif mereka anggap tidak cukup," katanya.
Fraksi partai politik pendukung Jokowi-JK telah mengajukan gugatan uji materi UU MD3 terkait aturan pemilihan paket Ketua dan Wakil Ketua MPR.
(dam)
