PDIP Respons Isu Revisi UU MD3 Muncul Jelang Pelantikan: Tak Ingin DPR Jadi Arena Konflik
loading...
Ketua Banggar DPR dari Fraksi PDIP Said Abdullah. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Isu revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) kembali muncul menjelang pelantikan anggota DPR terpilih pada awal Oktober 2024. Salah satu isu yang menjadi sorotan terkait perubahan yang mengatur pengisian kursi Ketua DPR.
Diketahui, selama ini UU MD3 telah mengatur kursi Ketua DPR akan diberikan kepada partai politik pemenang Pemilu.
Menanggapi isu yang kembali muncul, anggota Fraksi PDIP Said Abdullah memastikan tidak ada rencana perubahan UU tersebut. "Nggak, nggak ada (revisi UU MD3), percaya deh," ujarnya, Rabu (11/9/2024).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu meyakini semua fraksi partai politik memiliki niat yang baik. Salah satunya bersepakat jika UU MD3 tetap digunakan tanpa adanya perubahan apa pun menyangkut aturan tersebut.
"Kami tidak ingin DPR menjadi arena konflik. Kami punya pengalaman buruk soal MD3 dulu. Insyaallah saya yakin semua bersepakat bahwa MD3 akan tetap sampai pelantikan 1 Oktober 2024," katanya.
Diketahui, selama ini UU MD3 telah mengatur kursi Ketua DPR akan diberikan kepada partai politik pemenang Pemilu.
Menanggapi isu yang kembali muncul, anggota Fraksi PDIP Said Abdullah memastikan tidak ada rencana perubahan UU tersebut. "Nggak, nggak ada (revisi UU MD3), percaya deh," ujarnya, Rabu (11/9/2024).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu meyakini semua fraksi partai politik memiliki niat yang baik. Salah satunya bersepakat jika UU MD3 tetap digunakan tanpa adanya perubahan apa pun menyangkut aturan tersebut.
"Kami tidak ingin DPR menjadi arena konflik. Kami punya pengalaman buruk soal MD3 dulu. Insyaallah saya yakin semua bersepakat bahwa MD3 akan tetap sampai pelantikan 1 Oktober 2024," katanya.
(jon)
Explore More