PDIP Ungkap Ada Manuver Halangi Angket DPR dengan Revisi UU MD3

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP , Hasto Kristiyanto mengatakan, ada banyak tekanan agar hak angket DPR untuk menelisik kejanggalan Pemilu 2024 tak bergulir. Salah satu tekanan kata Hasto, datang dari Partai Golkar yang ingin merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD ( UU MD3 ).

"Ini kan belum-belum PDI sudah ditekan oleh Golkar mau mengambil alih lewat MD3, mengambil jabatan Ketua DPR RI," kata Hasto dalam diskusi bertajuk "Sing Waras Sing Menang," yang digelar secara daring, Sabtu (30/3/2024).

Hasto berkata, tekanan serupa sempat terjadi pada 2014 silam yang saat itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memenangkan Pilpres. Ia pun mengklaim, operasi perubahan UU MD3 telah menghabiskan anggaran jutaan dolar.

"Tahun 2014 yang lalu ketika PDIP menang, Pak Jokowi menang, itu kan dilakukan perubahan UU MD3. Saya mendengar konon itu habis USD 3.000.000 itu untuk melakukan operasi politik di DPR," terang Hasto.

Baca juga: Posisi Mendukung Hak Angket, PKB Tunggu Pergerakan PDIP

Terlepas dari itu Hasto menegaskan, pihaknya ingin melakukan pendidikan politik terhadap rakyat ihwal betapa pentingnya angket DPR. Menurutnya, masih ada waktu agar angket itu digulirkan.

"Jadi angket ini yang kami lakukan adalah melakukan pendidikan politik, toh kita masih ada waktu untuk supaya kami nanti benar-benar mendapatkan dukungan dari civil society, terus pergerakan rakyat itu juga memerlukan," tegasnya.