Pemerintah Matangkan Perppu Pilkada

Rabu, 01 Oktober 2014 - 01:07 WIB
Pemerintah Matangkan...
Pemerintah Matangkan Perppu Pilkada
A A A
JAKARTA - Pemerintah tengah mematangkan penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengganti Undang-Undang Pilkada.

Perppu itu dimatangkan melalui rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 30 September 2014 malam.

"Rapat malam ini sebagai rapat pematangan, sekaligus pematangan penerbitan perppu itu," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 30 September 2014 malam.

Menurut Gamawan, pemerintah sedang mengkaji berbagai hal terkait rencana penerbitan perppu pilkada.

Terkait syarat penerbitan perppu adalah jika situasi sedang genting, Gamawan menandaskan hal tersebut bergantung subjektivitas presiden.

"Tentu pada masa sidang berikutnya akan akan diuji oleh objektivita DPR. Itu suatu aturan yang kita ikuti," ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden SBY berencana mengeluarkan perppu atas UU Pilkada yang menyatakan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.

"Saya sedang mempersiapkan Perppu yang intinya akan saya ajukan ke DPR setelah hari ini," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa 30 September 2014.
(dam)
Berita Terkait
Perludem Sebut Kerangka...
Perludem Sebut Kerangka Hukum Pilkada 2024 Potensi Bermasalah
PKB Tolak Revisi UU...
PKB Tolak Revisi UU Pilkada karena Belum Dijalankan 100 Persen
Pernah Ngotot Gelar...
Pernah Ngotot Gelar Pilkada 2020, Pemerintah Dinilai Amnesia Tolak Revisi UU Pemilu
Demonstrasi Tolak Revisi...
Demonstrasi Tolak Revisi UU Pilkada di Malang Ricuh, 2 Polisi dan 3 Jurnalis Terluka
DPR Bakal Sahkan Revisi...
DPR Bakal Sahkan Revisi UU Pilkada Jadi UU Hari Ini
Aksi Ratusan Mahasiswa...
Aksi Ratusan Mahasiswa Tolak Revisi UU Pilkada di Palembang
Berita Terkini
Survei Poltracking:...
Survei Poltracking: 42,4% Publik Setuju MK Hapus Presidential Threshold
Dukung Naniek S Deyang...
Dukung Naniek S Deyang Pimpin BGN, Arus Bawah Prabowo Minta Program MBG Dibenahi
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
2 Pengusaha Divonis...
2 Pengusaha Divonis 1,5 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: PT KEM Korban Sistem di Kemnaker
Silmy Karim Jadi Tersangka...
Silmy Karim Jadi Tersangka KPK, Mensesneg: Kita Perang Melawan Korupsi
Pertama Dalam Sejarah,...
Pertama Dalam Sejarah, Kemenag Lantik 15 Perempuan Jadi Kepala KUA
Infografis
Menteri Yandri Terbukti...
Menteri Yandri Terbukti Bantu Kemenangan Istri, Pilkada Serang Diulang
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved