Beberapa Kekurangan Pemilihan Kepala Daerah Langsung

JAKARTA - Biaya politik pemilihan kepala daerah secara langsung selama sepuluh tahun pelaksanaanya dianggap terlalu mahal. Maka itu, revisi Undang-Undang (UU) mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD harus segera disahkan.

Ketua Bidang Sosial DPP Partai Gerindra Yeti Wulandari mendukung RUU tentang pemilihan kepala daerah yang saat ini sedang dibahas di DPR. Menurutnya, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung yang berjalan selama ini memiliki sejumlah kekurangan.

"Pertama biaya pemilihan kepala daerah langsung yang tinggi dan ini tidak hanya menjadi beban APBD daerah yang bersangkutan, juga bagi kandidat," ujar Yeti di Depok, Sabtu (13/09/2014).

Menurutnya, intensitas konflik pemilihan kepala daerah secara langsung sangat tinggi di berbagai kota, kabupaten dan provinsi. Apalagi, lanjut Yeti, pemilihan kepala daerah secara langsung tidak menjamin terpilihnya calon berkualitas.

"Beban anggaran akibat pemilihan kepala daerah langsung bukan hanya anggaran yang harus disediakan oleh APBD maupun oleh para kandidat yang berkompetisi," jelas Wakil Ketua DPRD Depok ini.

Dia menambahkan, biaya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh APBD semestinya bisa dialihkan ke bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, biaya yang disediakan APBD dapat digunakan untuk pembangunan jalan, gedung sekolah, rumah sakit, puskesmas atau sarana lainnya.

"Langsung dirasakan masyarakat. Belanja APBD untuk membiayai pemilihan kepala daerah mempunyai manfaat ekonomi bagi daerah dan khususnya masyarakat," tandasnya.