Pandangan HT Soal Manfaat Pemilukada Lewat DPRD
Kamis, 11 September 2014 - 15:19 WIB
Pandangan HT Soal Manfaat Pemilukada Lewat DPRD
A
A
A
JAKARTA - Anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta, Hary Tanoesoedibjo (HT) menilai banyak manfaat pemilukada dilakukan oleh DPRD. Salah satunya adalah dihadirkannya sosok kepala daerah yang benar-benar paham mengenai pembangunan di wilayahnya.
"(Calonnya) Bisa dikendalikan pilih yang profesional, pilih tokoh yang bisa bangun wilayah itu," kata HT di MNC Tower, Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Ia khawatir apabila pemilukada dilaksanakan langsung saat ini akan muncul tokoh yang tak paham dengan persoalan wilayah pemilihannya.
Pasalnya, di era saat ini kepala daerah menjadi ujung tombak pembangunan di Indonesia. Karenanya, butuh sosok yang mengerti betul persoalan di wilayahnya.
"(Pemilukada langsung) Gambling, pembangunan Indonesia di kabupaten dan kota. Saya cenderung pemilukada tidak langsung sampai masyarakat siap," pungkasnya.
Sekadar informasi mekanisme pemilihan kepala daerah masih menuai perdebatan apakah akan dilakukan langsung atau melalui DPRD. Nantinya, apabila disepakati akan dicantumkan di dalam rancangan undang-undang (RUU) yang kini tengah digodok di Komisi II.
"(Calonnya) Bisa dikendalikan pilih yang profesional, pilih tokoh yang bisa bangun wilayah itu," kata HT di MNC Tower, Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Ia khawatir apabila pemilukada dilaksanakan langsung saat ini akan muncul tokoh yang tak paham dengan persoalan wilayah pemilihannya.
Pasalnya, di era saat ini kepala daerah menjadi ujung tombak pembangunan di Indonesia. Karenanya, butuh sosok yang mengerti betul persoalan di wilayahnya.
"(Pemilukada langsung) Gambling, pembangunan Indonesia di kabupaten dan kota. Saya cenderung pemilukada tidak langsung sampai masyarakat siap," pungkasnya.
Sekadar informasi mekanisme pemilihan kepala daerah masih menuai perdebatan apakah akan dilakukan langsung atau melalui DPRD. Nantinya, apabila disepakati akan dicantumkan di dalam rancangan undang-undang (RUU) yang kini tengah digodok di Komisi II.
(kri)
