Istana Pertegas Kekuasaan SBY
Sabtu, 06 September 2014 - 21:00 WIB
Istana Pertegas Kekuasaan SBY
A
A
A
JAKARTA - Pihak Istana Kepresidenan mempertegas pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut tidak ada istilah pemerintahan bersama.
Istana menegaskan, saat ini pemerintahan masih berada di bawah tangung jawab Presiden SBY.
"Sederhana saja. Maksudnya adalah sampai tanggal 20 Oktober 2014, yang bertanggung jawab terhadap kebijakan pemerintah adalah Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat Heru Lelono melalui pesan singkat kepada Sindonews, Sabtu (6/9/2014).
Heru menjelaskan, setelah pemerintah baru, Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) dilantik nanti, baru tanggung jawab dan kebijakan akan berpindah tangan.
Sebelumnya, Presiden SBY mengungkapkan perasaannya tentang adanya anggapan saat ini pemerintahan bersama.
"Saya ingin meluruskan anggapan bahwa sekarang ini, boleh dikatakan adalah masa pemerintahan bersama. Itu tidak ada," tegas Presiden SBY saat membuka rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 5 September 2014.
Menurut dia, jika ada yang menganggap saat ini merupakan pemerintahan bersama, maka itu adalah sebuah kekeliruan.
Istana menegaskan, saat ini pemerintahan masih berada di bawah tangung jawab Presiden SBY.
"Sederhana saja. Maksudnya adalah sampai tanggal 20 Oktober 2014, yang bertanggung jawab terhadap kebijakan pemerintah adalah Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat Heru Lelono melalui pesan singkat kepada Sindonews, Sabtu (6/9/2014).
Heru menjelaskan, setelah pemerintah baru, Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) dilantik nanti, baru tanggung jawab dan kebijakan akan berpindah tangan.
Sebelumnya, Presiden SBY mengungkapkan perasaannya tentang adanya anggapan saat ini pemerintahan bersama.
"Saya ingin meluruskan anggapan bahwa sekarang ini, boleh dikatakan adalah masa pemerintahan bersama. Itu tidak ada," tegas Presiden SBY saat membuka rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 5 September 2014.
Menurut dia, jika ada yang menganggap saat ini merupakan pemerintahan bersama, maka itu adalah sebuah kekeliruan.
(dam)
