Jokowi Diminta Hati-Hati Naikkan BBM
Jum'at, 05 September 2014 - 11:43 WIB
Jokowi Diminta Hati-Hati Naikkan BBM
A
A
A
JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) harus berhati-hati terkait wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Jika tidak mampu memberikan penjelasan secara tepat alasan kenaikan BBM bersubsidi, masyarakat akan menilai negatif pemerintahan Jokowi.
"Karena, jika (masyarakat) tidak mendapat message tepat. Dia (Jokowi) dianggap tidak adil karena beliau dipilih rakyat," kata pengamat sosial Fentiny Nugroho dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2014).
Menurut dia, Jokowi harus melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat jika ingin menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Dia (Jokowi) punya pendekatan yang baik dengan blusukan yang partisipatif, dia harus bisa menggunakan kelebihannya untuk pendekatan yang baik ke rakyat," tuturnya.
Fentiny berpendapat apabila mantan Wali Kota Solo ini gagal memberikan penjelasan yang tepat, bukan tidak mungkin Jokowi mendapatkan dampak negatif.
"Kalau image (negatif) itu muncul, tidak akan kondusif untuk pemerintahan Jokowi ke depan. (Jadi), Harus bisa menjelaskan logis dan partisipatif itu," tuturnya.
Jika tidak mampu memberikan penjelasan secara tepat alasan kenaikan BBM bersubsidi, masyarakat akan menilai negatif pemerintahan Jokowi.
"Karena, jika (masyarakat) tidak mendapat message tepat. Dia (Jokowi) dianggap tidak adil karena beliau dipilih rakyat," kata pengamat sosial Fentiny Nugroho dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2014).
Menurut dia, Jokowi harus melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat jika ingin menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Dia (Jokowi) punya pendekatan yang baik dengan blusukan yang partisipatif, dia harus bisa menggunakan kelebihannya untuk pendekatan yang baik ke rakyat," tuturnya.
Fentiny berpendapat apabila mantan Wali Kota Solo ini gagal memberikan penjelasan yang tepat, bukan tidak mungkin Jokowi mendapatkan dampak negatif.
"Kalau image (negatif) itu muncul, tidak akan kondusif untuk pemerintahan Jokowi ke depan. (Jadi), Harus bisa menjelaskan logis dan partisipatif itu," tuturnya.
(dam)
