Puan Sebut Hak PDIP di Parlemen 'Digergaji'

JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menganggap, hak partai pemenang pemilu 'digergaji'.

Pasalnya, pemenang pemilu tidak bisa menjadi ketua di parlemen. Kondisi ini membuat pemerintahan Jokowi-JK tidak bisa berjalan mulus. Menurutnya, ini menjadi kendala teknis pemerintahan ke depan.

"Berkaitan dengan hak partai pemenang pemilu digergaji. Hak pemenang pemilu seperti diganggu bahkan dihilangkan," kata Puan dalam pidato politiknya di Muktamar III PKB di Surabaya, Minggu (31/8/2014).

Menurut Puan, jika sudah demikan pesta demokrasi yang digelar setiap 5 tahun sekali tidak ada artinya. Dalam perhelatan pilpres, partai berjuang keras sebagai pemenang.

Bahkan, seorang caleg harus bertahun-tahun berada di daerah pemilihan (dapil) agar partainya memiliki suara terbanyak. Nah, jika pemenang pemilu dikebiri seperti ini, lanjutnya, buat apa ada pemilu.

Lebih baik, suara dibagi rata. Atau porsi ketua parlemen juga dibagi rata. "Mending enggak usah ada pemilu. Lebih baik dibagi-bagi rata," ucapnya.

"Pemilu adalah rakyat memberikan aspirasinya kepada partai politik. Jika itu digergaji ya percuma," imbuh putri kandung Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri itu.