Pemilihan Wakil Gubernur DKI: Ujian Panas Koalisi Merah Putih
Rabu, 27 Agustus 2014 - 16:12 WIB
Pemilihan Wakil Gubernur DKI: Ujian Panas Koalisi Merah Putih
A
A
A
SENIN (25/8) lalu 106 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dilantik dan diambil sumpahnya. Aroma pertarungan politik sudah langsung merebak di Kantor DPRD yang bersebelahan dengan Balai Kota tempat gubernur dan wakil gubernur berkantor.
Dengan keterpilihan Joko Widodo sebagai presiden RI 2014-2019, secara otomatis sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 26 Ayat 3, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan naik menjadi gubernur DKI Jakarta.
Lalu, siapa wakil gubernurnya yang akan mendampingi Ahok? Di sinilah ”ujian panas” pertama Koalisi Merah Putih pendukung calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ditentukan.
Merujuk komposisi anggota DPRD DKI 2014-2019 kekuatan Koalisi Merah Putih berjumlah 57 kursi (Gerindra 15, PKS 11, PPP 10, Demokrat 10, Golkar 9, dan PAN 2), sedangkan koalisi pendukung Jokowi-JK berjumlah 49 kursi (PDIP 28 kursi, Hanura 10, PKB 6, dan NasDem 5).
Seperti diketahui, pasangan Jokowi-Ahok di Pilkada DKI diusulkan PDIP dan Gerindra, hanya dua partai inilah yang berhak mengajukan calon wakil gubernur ke DPRD, ini sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pasal 26 ayat 4 yang isinya: ”Kepala daerah mengajukan dua calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik pengusungnya dulu untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD”.
Aroma persaingan ”merebut” kursi DKI-2 sudah terlihat dari sikap Partai Gerindra dan PDI Perjuangan yang ”ngotot” mengajukan calon masing-masing.
Dari Gerindra ada nama M Sanusi (ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI 2009-2014) dan M Taufik (ketua DPD Gerindra DKI), sementara PDIP mengantongi tiga calon yakni Boy Sadikin (ketua DPD PDIP DKI Jakarta), Djarot Saiful (mantan Wali Kota Blitar), dan Bambang DH (mantan Wali Kota Surabaya).
Partai Gerindra tentu akan bertarung habis-habisan untuk merebut kursi wakil gubernur DKI karena partai pendukung Prabowo Subianto ini tak ingin kehilangan muka dua kali setelah kalah di pilpres lalu.
Tawaran-tawaran politik di panggung pimpinan DPRD DKI akan menjadi ”hadiah” jika anggota Koalisi Merah Putih solid. Bukan tidak mungkin, jika kursi wakil gubernur DKI diisi kader Gerindra, ketua DPRD akan diisi anggota dari PPP atau Demokrat, sedangkan posisi wakil ketua DPRD dan ketua komisi akan dibagi rata pendukung Koalisi Merah Putih.
Namun, kalkulasi politik Koalisi Merah Putih ini sebaiknya juga harus mempertimbangkan masukan Ahok sebagai gubernur DKI pengganti Jokowi, yang menginginkan pendampingnya orang yang jujur, pekerja keras, dan bisa mengimbangi sikap dinamis dirinya.
Syarat menjadi kepala daerah juga pernah disampaikan Ahok. Selain pertimbangan dari Ahok, Partai Gerindra sebagai motor Koalisi Merah Putih di DPRD DKI Jakarta juga harus memperhitungkan masa depan politik untuk pilkada selanjutnya.
Jangan sampai, karena hanya ingin memaksakan kehendak merebut kursi DKI-2, prestasi Ahok dan wakil gubernurnya nanti justru menjadi bumerang.
Fraksi Demokrat Jadi Penentu
Hampir mirip dengan situasi di DPR pusat, Fraksi Demokrat di DPRD DKI Jakarta akan menjadi penentu peta koalisi. Hitungan politik Koalisi Merah Putih di DPRD DKI bisa bubar jalan jika Fraksi Demokrat yang memiliki 10 kursi memilih bergabung ke koalisi pendukung Jokowi-JK dan mendukung calon wakil gubernur yang akan diajukan PDI Perjuangan.
Fraksi Demokrat tentu punya kalkulasi politik tersendiri, jika mereka memilih bergabung dengan PDIP daripada Gerindra, bisa jadi partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki target di Pilkada atau Pemilu Legislatif 2019 mendatang agar bisa kembali menjadi fraksi mayoritas seperti pada 2004-2009.
Jika Fraksi Demokrat benar bergabung dengan PDIP, dukungan ini tentu tak ”gratis”, pasti ada tawar-menawar politik bagi kader Demokrat di DPRD DKI.
Menurut prediksi penulis, selaku gubernur DKI Jakarta yang baru nanti, Ahok pasti menginginkan pendampingnya berasal dari koalisi yang dimotori PDI Perjuangan agar dukungan di legislatif semakin kuat karena Ahok yang berasal dari Gerindra dan wagub yang berasal dari PDIP akan memiliki kepentingan yang sama yakni kepemimpinan yang sukses hingga 2017.
Jika pasangan ideal ini terwujud, masalah penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentu tidak akan menjadi masalah seperti tahun sebelumnya.
Lalu, bagaimana akhir ”drama” pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta ini? Jawabannya akan mulai terlihat pada proses pemilihan pimpinan DPRD DKI 2014-2019 hingga penetapan wakil gubernur.
Apakah Koalisi Merah Putih akan lolos pada ”ujian panas” pertamanya ini? Kita lihat saja nanti.
EKO ARDIYANTO
Mahasiswa Program Pascasarjana Komunikasi Politik
Universitas Persada Indonesia Y.A.I Jakarta
Dengan keterpilihan Joko Widodo sebagai presiden RI 2014-2019, secara otomatis sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 26 Ayat 3, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan naik menjadi gubernur DKI Jakarta.
Lalu, siapa wakil gubernurnya yang akan mendampingi Ahok? Di sinilah ”ujian panas” pertama Koalisi Merah Putih pendukung calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ditentukan.
Merujuk komposisi anggota DPRD DKI 2014-2019 kekuatan Koalisi Merah Putih berjumlah 57 kursi (Gerindra 15, PKS 11, PPP 10, Demokrat 10, Golkar 9, dan PAN 2), sedangkan koalisi pendukung Jokowi-JK berjumlah 49 kursi (PDIP 28 kursi, Hanura 10, PKB 6, dan NasDem 5).
Seperti diketahui, pasangan Jokowi-Ahok di Pilkada DKI diusulkan PDIP dan Gerindra, hanya dua partai inilah yang berhak mengajukan calon wakil gubernur ke DPRD, ini sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pasal 26 ayat 4 yang isinya: ”Kepala daerah mengajukan dua calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik pengusungnya dulu untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD”.
Aroma persaingan ”merebut” kursi DKI-2 sudah terlihat dari sikap Partai Gerindra dan PDI Perjuangan yang ”ngotot” mengajukan calon masing-masing.
Dari Gerindra ada nama M Sanusi (ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI 2009-2014) dan M Taufik (ketua DPD Gerindra DKI), sementara PDIP mengantongi tiga calon yakni Boy Sadikin (ketua DPD PDIP DKI Jakarta), Djarot Saiful (mantan Wali Kota Blitar), dan Bambang DH (mantan Wali Kota Surabaya).
Partai Gerindra tentu akan bertarung habis-habisan untuk merebut kursi wakil gubernur DKI karena partai pendukung Prabowo Subianto ini tak ingin kehilangan muka dua kali setelah kalah di pilpres lalu.
Tawaran-tawaran politik di panggung pimpinan DPRD DKI akan menjadi ”hadiah” jika anggota Koalisi Merah Putih solid. Bukan tidak mungkin, jika kursi wakil gubernur DKI diisi kader Gerindra, ketua DPRD akan diisi anggota dari PPP atau Demokrat, sedangkan posisi wakil ketua DPRD dan ketua komisi akan dibagi rata pendukung Koalisi Merah Putih.
Namun, kalkulasi politik Koalisi Merah Putih ini sebaiknya juga harus mempertimbangkan masukan Ahok sebagai gubernur DKI pengganti Jokowi, yang menginginkan pendampingnya orang yang jujur, pekerja keras, dan bisa mengimbangi sikap dinamis dirinya.
Syarat menjadi kepala daerah juga pernah disampaikan Ahok. Selain pertimbangan dari Ahok, Partai Gerindra sebagai motor Koalisi Merah Putih di DPRD DKI Jakarta juga harus memperhitungkan masa depan politik untuk pilkada selanjutnya.
Jangan sampai, karena hanya ingin memaksakan kehendak merebut kursi DKI-2, prestasi Ahok dan wakil gubernurnya nanti justru menjadi bumerang.
Fraksi Demokrat Jadi Penentu
Hampir mirip dengan situasi di DPR pusat, Fraksi Demokrat di DPRD DKI Jakarta akan menjadi penentu peta koalisi. Hitungan politik Koalisi Merah Putih di DPRD DKI bisa bubar jalan jika Fraksi Demokrat yang memiliki 10 kursi memilih bergabung ke koalisi pendukung Jokowi-JK dan mendukung calon wakil gubernur yang akan diajukan PDI Perjuangan.
Fraksi Demokrat tentu punya kalkulasi politik tersendiri, jika mereka memilih bergabung dengan PDIP daripada Gerindra, bisa jadi partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki target di Pilkada atau Pemilu Legislatif 2019 mendatang agar bisa kembali menjadi fraksi mayoritas seperti pada 2004-2009.
Jika Fraksi Demokrat benar bergabung dengan PDIP, dukungan ini tentu tak ”gratis”, pasti ada tawar-menawar politik bagi kader Demokrat di DPRD DKI.
Menurut prediksi penulis, selaku gubernur DKI Jakarta yang baru nanti, Ahok pasti menginginkan pendampingnya berasal dari koalisi yang dimotori PDI Perjuangan agar dukungan di legislatif semakin kuat karena Ahok yang berasal dari Gerindra dan wagub yang berasal dari PDIP akan memiliki kepentingan yang sama yakni kepemimpinan yang sukses hingga 2017.
Jika pasangan ideal ini terwujud, masalah penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentu tidak akan menjadi masalah seperti tahun sebelumnya.
Lalu, bagaimana akhir ”drama” pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta ini? Jawabannya akan mulai terlihat pada proses pemilihan pimpinan DPRD DKI 2014-2019 hingga penetapan wakil gubernur.
Apakah Koalisi Merah Putih akan lolos pada ”ujian panas” pertamanya ini? Kita lihat saja nanti.
EKO ARDIYANTO
Mahasiswa Program Pascasarjana Komunikasi Politik
Universitas Persada Indonesia Y.A.I Jakarta
(hyk)
