Masih Netral, Demokrat Tentukan Sikap Usai Keputusan MK
Senin, 04 Agustus 2014 - 13:46 WIB
Masih Netral, Demokrat Tentukan Sikap Usai Keputusan MK
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat menegaskan masih mengambil sikap netral pasca pemilu presiden (pilpres) yang berujung pada gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Posisi Demokrat yang kebetulan presidennya adalah ketum itu, masih tetap menekankan posisi netral untuk menjaga keteduhan situasi," kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (4/8/2014).
Ia menuturkan, Demokrat akan mengambil sikap pasca adanya keputusan sah dari gugatan yang diajukan ke MK oleh pasangan nomor urut 1 Prabowo-Hatta.
"Tetapi manakala dengan adanya penetapan KPU dengan adanya putusan MK, itulah nanti yang akan menjadi penjuru daripada Demokrat," imbuhnya.
Amir berpandangan, kerja sama dalam kabinet tidak identik dengan bagi-bagi kursi, tapi tetap fokus memperjuangkan kepentingan rakyat. Menurutnya, Demokrat siap mendukung presiden terpilih nantinya.
"Demokrat akan selalu mendukung presiden terpilih manapun yang ditetapkan secara sah menurut konstitusi kita," tukas Amir.
"Posisi Demokrat yang kebetulan presidennya adalah ketum itu, masih tetap menekankan posisi netral untuk menjaga keteduhan situasi," kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (4/8/2014).
Ia menuturkan, Demokrat akan mengambil sikap pasca adanya keputusan sah dari gugatan yang diajukan ke MK oleh pasangan nomor urut 1 Prabowo-Hatta.
"Tetapi manakala dengan adanya penetapan KPU dengan adanya putusan MK, itulah nanti yang akan menjadi penjuru daripada Demokrat," imbuhnya.
Amir berpandangan, kerja sama dalam kabinet tidak identik dengan bagi-bagi kursi, tapi tetap fokus memperjuangkan kepentingan rakyat. Menurutnya, Demokrat siap mendukung presiden terpilih nantinya.
"Demokrat akan selalu mendukung presiden terpilih manapun yang ditetapkan secara sah menurut konstitusi kita," tukas Amir.
(kri)
