Demokrat Tidak Menutup Kemungkinan Lari ke Jokowi
Demokrat Tidak Menutup Kemungkinan Lari ke Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 telah berakhir. Setelah mengikuti proses rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang cukup alot, kubu Prabowo-Hatta memilih menartik diri dari proses rekapitulasi nasional tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Politikus Partai Demokrat Jafar Hafsah mengaku pihaknya dalam posisi menunggu hasil persidangan gugatan sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya rasa nanti setelah rapi, barulah jelas pemenangnya siapa dan clear, tentunya Demokrat akan berposisi. Bisa saja sekarang di Merah Putih, tapi tidak menutup kemungkinan dengan Jokowi," ujar Jafar saat ditemui dalam acara silaturahim dan open house di kediamannya, Jalan Jati Padang Poncol Nomor 19, Jakarta, Selasa (29/7/2014).
Meski Partai Demokrat ikut dalam deklarasi dipermanenkannya Koalisi Merah Putih beberapa waktu lalu, Jafar menegaskan koalisi itu tidak sepenuhnya permanen. Sehingga, Partai Demokrat bisa saja berubah arah dukungannya.
"Definisi permanen kan tidak diatur UU. Itu hanya konvensi dan otomatis tidak terwujud dalam pemahamannya permanen. Seperti pasangan presiden dan wapres itu kan benar-benar permanen dan tidak boleh ada yang keluar di antara satu sama lain," pungkas dia.
Menanggapi hal tersebut, Politikus Partai Demokrat Jafar Hafsah mengaku pihaknya dalam posisi menunggu hasil persidangan gugatan sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya rasa nanti setelah rapi, barulah jelas pemenangnya siapa dan clear, tentunya Demokrat akan berposisi. Bisa saja sekarang di Merah Putih, tapi tidak menutup kemungkinan dengan Jokowi," ujar Jafar saat ditemui dalam acara silaturahim dan open house di kediamannya, Jalan Jati Padang Poncol Nomor 19, Jakarta, Selasa (29/7/2014).
Meski Partai Demokrat ikut dalam deklarasi dipermanenkannya Koalisi Merah Putih beberapa waktu lalu, Jafar menegaskan koalisi itu tidak sepenuhnya permanen. Sehingga, Partai Demokrat bisa saja berubah arah dukungannya.
"Definisi permanen kan tidak diatur UU. Itu hanya konvensi dan otomatis tidak terwujud dalam pemahamannya permanen. Seperti pasangan presiden dan wapres itu kan benar-benar permanen dan tidak boleh ada yang keluar di antara satu sama lain," pungkas dia.
(kri)
Explore More