16 Patok Batas Indonesia-Malaysia Bergeser, DPR Bereaksi
Rabu, 18 Juni 2014 - 12:48 WIB
16 Patok Batas Indonesia-Malaysia Bergeser, DPR Bereaksi
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan meminta, supaya informasi mengenai bergesernya 16 patok perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia dipastikan terlebih dahulu kebenarannya.
Pasalnya, dalam beberapa laporan terdahulu yang mereka terima, diketahui tak ada pergeseran patok saat Komisi I berkunjung ke lokasi.
"Yang lalu kami ke Kalimantan, katanya ada patok kita yang bergeser ternyata tidak terjadi demikian, ini coba dipastikan dan oleh karena itu kita harus pastikan bahwa patok itu tidak digeser dan diganggu gugat," kata Ramadhan Pohan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/6/2014).
Pria yang akrab disapa Rampo ini mengungkapkan, Komisi I menilai, masalah perbatasan negara adalah hal yang serius, sehingga mereka kerap terjun langsung melihat ke lokasi.
"Kita menempatkan masalah ini selalu kewaspadaan tinggi, kita tidak bisa terima patok kita digeser, maka tindakan tegas kita ambil tidak masalah," terangnya.
Lanjut Rampo, untuk mengatasi persoalan ini mereka juga udah meminta penguatan TNI di wilayah perbatasan, agar memastikan tidak ada patok yang berubah dari posisinya.
Tak hanya itu, Komisis I juga sudah berkoordinasi dengan Komisi II yang mengurusi pemerintahan daerah yang menjadi lokasi perbatasan dengan negara lain.
Meski begitu, politikus Partai Demokrat ini mengakui masih ada kendala untuk mengatasi persoalan di wilayah perbatasan khususnya terkait kesejahteraan pasukan TNI di wilayah itu.
"Kami terus bangun gimana kesejahteraan TNI di garis depan, juga memperhatikan perlengkapan, jangan sampai kebutuhan operasional untuk satu bulan tetapi tiga hari sudah habis," pungkasnya.
Pasalnya, dalam beberapa laporan terdahulu yang mereka terima, diketahui tak ada pergeseran patok saat Komisi I berkunjung ke lokasi.
"Yang lalu kami ke Kalimantan, katanya ada patok kita yang bergeser ternyata tidak terjadi demikian, ini coba dipastikan dan oleh karena itu kita harus pastikan bahwa patok itu tidak digeser dan diganggu gugat," kata Ramadhan Pohan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/6/2014).
Pria yang akrab disapa Rampo ini mengungkapkan, Komisi I menilai, masalah perbatasan negara adalah hal yang serius, sehingga mereka kerap terjun langsung melihat ke lokasi.
"Kita menempatkan masalah ini selalu kewaspadaan tinggi, kita tidak bisa terima patok kita digeser, maka tindakan tegas kita ambil tidak masalah," terangnya.
Lanjut Rampo, untuk mengatasi persoalan ini mereka juga udah meminta penguatan TNI di wilayah perbatasan, agar memastikan tidak ada patok yang berubah dari posisinya.
Tak hanya itu, Komisis I juga sudah berkoordinasi dengan Komisi II yang mengurusi pemerintahan daerah yang menjadi lokasi perbatasan dengan negara lain.
Meski begitu, politikus Partai Demokrat ini mengakui masih ada kendala untuk mengatasi persoalan di wilayah perbatasan khususnya terkait kesejahteraan pasukan TNI di wilayah itu.
"Kami terus bangun gimana kesejahteraan TNI di garis depan, juga memperhatikan perlengkapan, jangan sampai kebutuhan operasional untuk satu bulan tetapi tiga hari sudah habis," pungkasnya.
(maf)
