Ruhut Kritik Gagasan Jokowi tentang Kartu Indonesia Sehat
A
A
A
JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut dua Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan, program kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat saat debat capres beberapa waktu lalu.
Mengomentari hal itu, Juru Bicara (Jubir) Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai, program tersebut tidak mudah bisa dilaksanakan mengingat butuh persetujuan dari DPR.
Ia pun mencontohkan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dalam pembentukannya, membutuhkan waktu tidak sebentar. "Tidak mudah bikin undang-undangnya, seperti BPJS, tidak mudah," kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/6/2014).
Terlebih kata Ruhut, anggota DPR periode 2014-2019 banyak diisi dari koalisi Merah Putih yang mendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa.
Karenanya, dengan masa bakti presiden selama lima tahun anggota Komisi III ini lebih menyarankan, agar Jokowi melanjutkan program BPJS yang sudah berjalan di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Apalagi koalisi merah putih lebih gede. Enggak mudah, BPJS dilanjutkan saja. Itu bagus untuk kepentingan semua, tidak ada kelas," pungkasnya.
Mengomentari hal itu, Juru Bicara (Jubir) Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai, program tersebut tidak mudah bisa dilaksanakan mengingat butuh persetujuan dari DPR.
Ia pun mencontohkan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dalam pembentukannya, membutuhkan waktu tidak sebentar. "Tidak mudah bikin undang-undangnya, seperti BPJS, tidak mudah," kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/6/2014).
Terlebih kata Ruhut, anggota DPR periode 2014-2019 banyak diisi dari koalisi Merah Putih yang mendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa.
Karenanya, dengan masa bakti presiden selama lima tahun anggota Komisi III ini lebih menyarankan, agar Jokowi melanjutkan program BPJS yang sudah berjalan di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Apalagi koalisi merah putih lebih gede. Enggak mudah, BPJS dilanjutkan saja. Itu bagus untuk kepentingan semua, tidak ada kelas," pungkasnya.
(maf)