PDIP minta PSU di Kaltim
Selasa, 13 Mei 2014 - 05:01 WIB
PDIP minta PSU di Kaltim
A
A
A
Sindonews.com - Meski memperoleh suara terbanyak di Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Partai berlambang kepala banteng bermoncong putih ini pun meminta MK untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di Kalimantan Timur (Kaltim).
"Kami minta MK untuk melakukan pemungutan ulang di Samarinda, Kaltim," kata anggota tim hukum pemilu PDIP Sudiyatmiko Aribowo di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/5/2014) malam.
Partai yang mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden ini menyertakan sejumlah bukti adanya pelanggaran yang terjadi di lapangan, berupa penggelembungan suara dan kesalahan penghitungan suara untuk nantinya dibuktikan di MK.
"Buktinya berita acara di tingkat TPS desa, rekapitulasi tingkat kecamatan yang datanya tidak sesuai jika dibandingkan. Ada sedikitnya empat dapil di Kaltim, Sulteng, Jabar, dan Jateng," ungkapnya.
Selain itu, PDIP juga meminta MK untuk menjatuhkan putusan rekapitulasi ulang di beberapa daerah. "Jadi yang dilaporkan penggelembungan suara, kesalahan penghitungan suara. Kami meminta rekapitulasi ulang, hitung ulang, pemilu ulang. Kaltim ada rekomendasi pemungutan ulang, sisanya rekap ulang dan hitung ulang," pungkasnya.
Partai berlambang kepala banteng bermoncong putih ini pun meminta MK untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di Kalimantan Timur (Kaltim).
"Kami minta MK untuk melakukan pemungutan ulang di Samarinda, Kaltim," kata anggota tim hukum pemilu PDIP Sudiyatmiko Aribowo di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/5/2014) malam.
Partai yang mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden ini menyertakan sejumlah bukti adanya pelanggaran yang terjadi di lapangan, berupa penggelembungan suara dan kesalahan penghitungan suara untuk nantinya dibuktikan di MK.
"Buktinya berita acara di tingkat TPS desa, rekapitulasi tingkat kecamatan yang datanya tidak sesuai jika dibandingkan. Ada sedikitnya empat dapil di Kaltim, Sulteng, Jabar, dan Jateng," ungkapnya.
Selain itu, PDIP juga meminta MK untuk menjatuhkan putusan rekapitulasi ulang di beberapa daerah. "Jadi yang dilaporkan penggelembungan suara, kesalahan penghitungan suara. Kami meminta rekapitulasi ulang, hitung ulang, pemilu ulang. Kaltim ada rekomendasi pemungutan ulang, sisanya rekap ulang dan hitung ulang," pungkasnya.
(zik)
