Rakyat dipaksa terima kecurangan hasil pileg
Minggu, 11 Mei 2014 - 19:16 WIB
Rakyat dipaksa terima kecurangan hasil pileg
A
A
A
Sindonews.com - Menurut mantan Juru Bicara (Jubir) Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi, pelaksanaan Pemilu legislatif (Pileg) 2014 lebih buruk dari Pileg 2009.
Oleh karena itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini mengaku heran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang seolah mengabaikan adanya sejumlah pelanggaran pemilu yang telah terjadi.
Kendati demikian, dia terkesan pesimis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk perpanjangan masa rekapitulasi hasil pileg tingkat nasional.
Sebab, menurut dia, hampir semua partai politik (parpol) menerima hasil rekapitulasi atau hasil real count KPU tersebut. "Tidak mungkin (Keluarkan Perppu) securang apapun, hakekatnya kan juga menguntungkan partai lain, makanya mereka sepakat," ujarnya di Galery Cafe Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (11/5/2014).
Sehingga, lanjut dia, yang bisa dilakukan rakyat saat ini adalah, harus lebih cerdas dalam memilih capres dan cawapres yang bakal maju di Pilpres Juli 2014 mendatang.
Pria yang juga sebagai sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) ini merasa heran, karena rakyat dipaksa untuk menerima hasil pileg yang diwarnai dengan berbagai kecurangan.
Meski diakuinya hasil rekapitulasi suara nasional Pileg 2014 memang sudah final. Namun dia merasa pesimis jika pemilu yang penuh kecurangan itu dapat diulang kembali.
"Saya kira hasil Pemilu legislatif memang sudah final, dan saya lihat tidak bisa diapa-apain lagi. Rakyat dipaksa menerima karena sudah disepakati semua partai politik," tuturnya.
Oleh karena itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini mengaku heran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang seolah mengabaikan adanya sejumlah pelanggaran pemilu yang telah terjadi.
Kendati demikian, dia terkesan pesimis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk perpanjangan masa rekapitulasi hasil pileg tingkat nasional.
Sebab, menurut dia, hampir semua partai politik (parpol) menerima hasil rekapitulasi atau hasil real count KPU tersebut. "Tidak mungkin (Keluarkan Perppu) securang apapun, hakekatnya kan juga menguntungkan partai lain, makanya mereka sepakat," ujarnya di Galery Cafe Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (11/5/2014).
Sehingga, lanjut dia, yang bisa dilakukan rakyat saat ini adalah, harus lebih cerdas dalam memilih capres dan cawapres yang bakal maju di Pilpres Juli 2014 mendatang.
Pria yang juga sebagai sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) ini merasa heran, karena rakyat dipaksa untuk menerima hasil pileg yang diwarnai dengan berbagai kecurangan.
Meski diakuinya hasil rekapitulasi suara nasional Pileg 2014 memang sudah final. Namun dia merasa pesimis jika pemilu yang penuh kecurangan itu dapat diulang kembali.
"Saya kira hasil Pemilu legislatif memang sudah final, dan saya lihat tidak bisa diapa-apain lagi. Rakyat dipaksa menerima karena sudah disepakati semua partai politik," tuturnya.
(maf)
