Ini penyebab partisipasi pemilu luar negeri jeblok
Selasa, 06 Mei 2014 - 14:32 WIB
Ini penyebab partisipasi pemilu luar negeri jeblok
A
A
A
Sindonews.com - Migrant Care memperkirakan partisipasi pemilih luar negeri pada Pemilu 2014 lebih rendah dari Pemilu 2009. Data Migrant Care menyebutkan, partisipasi pemilih luar negeri diperkirakan hanya sekira 20 persen, lebih rendah dari pemilu sebelumnya yang mencapai 23 persen.
Peneliti dari Migrant Care Syaiful Anas membeberkan sejumlah penyebab terkait rendahnya partisipasi pemilih ini. Pertama, sosialisasi yang minim sehingga tidak semua TKI tahu jadwal pemilu.
"Pemilih di Hongkong misalnya, mereka mengira pemilu digelar 9 April, padahal 30 Maret. Pemilih yang datang ke TPS juga banyak yang mencari gambar capres karena mengira ini pilpres," ujar Syaiful dalam diskusi di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (6/5/2014)
Selain itu, pemilih juga mengaku kecewa dengan kinerja legislator Dapil 2 DKI Jakarta yang dipilih pada Pemilu 2009. "Mereka mengaku tidak tahu apa kinerja wakilnya selama ini. Ada juga yang mengatakan buat apa saya memilih caleg dari DKI sedangkan saya dari daerah lain," ujar Syaiful.
Sistem dropbox juga tidak maksimal karena sering hanya disimpan begitu saja tanpa memberi tahu warga di mana titik penyimpanannya. "Bahkan temuan kami di Western Union, Kuala Lumpur, dropbox justru dijaga oleh warga Malaysia," katanya.
Menurut dia, surat suara yang dikirim lewat pos juga banyak dikembalikan karena tidak ditemukan alamatnya. "Ini yang perlu diperjelas KPU untuk pilpres nanti. Kalau memang WNI itu pulang ke Indonesia, namanya harus dihapus di DPT," ujarnya.
Selain itu, banyak WNI yang di penjara di berbagai negara juga tidak terdaftar. Pada pilpres mendatang, Syaiful meminta panitia pemilihan luar negeri (PPLN) mendata WNI yang menjalani hukuman di penjara.
Syaiful juga mempertanyakan apa pegangan PPLN dalam menentukan seseorang memilih lewat pos, dropbox atau TPS. "Ternyata, walau sudah konfirmasi ke KBRI bahwa mereka akan memilih lewat pos, tapi tetap saja ada yang belum menerima surat suara sehingga tidak bisa memilih.
Sejumlah WNI juga mengeluh karena mereka yang hanya membawa KTP tidak bisa memilih karena waktu yang diberikan hanya satu jam, yakni di atas jam 12.
"Mereka akhirnya sulit memilih karena mereka hanya diberi waktu sebentar oleh majikannya," ujarnya. Ia pun berharap kelemahan pada pileg lalu dapat diperbaiki pada pilpres mendatang agar pemilih luar negeri bisa meningkat.
Peneliti dari Migrant Care Syaiful Anas membeberkan sejumlah penyebab terkait rendahnya partisipasi pemilih ini. Pertama, sosialisasi yang minim sehingga tidak semua TKI tahu jadwal pemilu.
"Pemilih di Hongkong misalnya, mereka mengira pemilu digelar 9 April, padahal 30 Maret. Pemilih yang datang ke TPS juga banyak yang mencari gambar capres karena mengira ini pilpres," ujar Syaiful dalam diskusi di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (6/5/2014)
Selain itu, pemilih juga mengaku kecewa dengan kinerja legislator Dapil 2 DKI Jakarta yang dipilih pada Pemilu 2009. "Mereka mengaku tidak tahu apa kinerja wakilnya selama ini. Ada juga yang mengatakan buat apa saya memilih caleg dari DKI sedangkan saya dari daerah lain," ujar Syaiful.
Sistem dropbox juga tidak maksimal karena sering hanya disimpan begitu saja tanpa memberi tahu warga di mana titik penyimpanannya. "Bahkan temuan kami di Western Union, Kuala Lumpur, dropbox justru dijaga oleh warga Malaysia," katanya.
Menurut dia, surat suara yang dikirim lewat pos juga banyak dikembalikan karena tidak ditemukan alamatnya. "Ini yang perlu diperjelas KPU untuk pilpres nanti. Kalau memang WNI itu pulang ke Indonesia, namanya harus dihapus di DPT," ujarnya.
Selain itu, banyak WNI yang di penjara di berbagai negara juga tidak terdaftar. Pada pilpres mendatang, Syaiful meminta panitia pemilihan luar negeri (PPLN) mendata WNI yang menjalani hukuman di penjara.
Syaiful juga mempertanyakan apa pegangan PPLN dalam menentukan seseorang memilih lewat pos, dropbox atau TPS. "Ternyata, walau sudah konfirmasi ke KBRI bahwa mereka akan memilih lewat pos, tapi tetap saja ada yang belum menerima surat suara sehingga tidak bisa memilih.
Sejumlah WNI juga mengeluh karena mereka yang hanya membawa KTP tidak bisa memilih karena waktu yang diberikan hanya satu jam, yakni di atas jam 12.
"Mereka akhirnya sulit memilih karena mereka hanya diberi waktu sebentar oleh majikannya," ujarnya. Ia pun berharap kelemahan pada pileg lalu dapat diperbaiki pada pilpres mendatang agar pemilih luar negeri bisa meningkat.
(kri)
