Sistem pemilu terbuka buat anggota DPR kebal
Senin, 05 Mei 2014 - 22:42 WIB
Sistem pemilu terbuka buat anggota DPR kebal
A
A
A
Sindonews.com - Pemilu legislatif (pileg) yang menganut sistem proporsional terbuka, membuat masyarakat memilih calon legislator (caleg) secara perseorangan.
Dengan demikian, maka semestinya parpol tidak bisa me-recall atau melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) atau memecat caleg terpilih tersebut. Karena dia terpilih atas kepercayaan rakyat pada dirinya.
"Karena mereka (anggota) bekerja sendiri. Kalau direcall, berarti enggak match," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (Indikator) Burhanuddin Muhtadi usai diskusi MPR yang bertajuk 'Refleksi dan Evaluasi Sistem Pemilu 2014' di Perpustakaan MPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2014).
Menurut Burhan, akan ada 10 parpol yang masuk ke parlemen dan itu merupakan jumlah multi partai yang mengubah teori politik. Pada umumnya, multi partai yang se-ekstrim itu kurang berhasil. Yang berhasil adalah sistem multi partai dengan jumlah partai yang sederhana, dengan sistem parlementer.
"Presidensial, kalau sistemnya seperti ini, partai terpecah-pecah maka yang terjadi perburuan rente," jelasnya.
Burhan mengakui, pada dasarnya tidak ada sistem terbaik, tapi lebih mencocokkan dengan kepartaian yang ada. Bahkan, Pemilu 2014 membuat politik uang semakin brutal.
Menurut pengamatannya, semakin banyak uang jumlah suara yang diperebutkan dalam satu daerah pemilihan (dapil), maka semakin banyak uang yang disebar. "Sistem proporsional terbuka mendorong money politics yang lebih besar," pungkasnya.
Dengan demikian, maka semestinya parpol tidak bisa me-recall atau melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) atau memecat caleg terpilih tersebut. Karena dia terpilih atas kepercayaan rakyat pada dirinya.
"Karena mereka (anggota) bekerja sendiri. Kalau direcall, berarti enggak match," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (Indikator) Burhanuddin Muhtadi usai diskusi MPR yang bertajuk 'Refleksi dan Evaluasi Sistem Pemilu 2014' di Perpustakaan MPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2014).
Menurut Burhan, akan ada 10 parpol yang masuk ke parlemen dan itu merupakan jumlah multi partai yang mengubah teori politik. Pada umumnya, multi partai yang se-ekstrim itu kurang berhasil. Yang berhasil adalah sistem multi partai dengan jumlah partai yang sederhana, dengan sistem parlementer.
"Presidensial, kalau sistemnya seperti ini, partai terpecah-pecah maka yang terjadi perburuan rente," jelasnya.
Burhan mengakui, pada dasarnya tidak ada sistem terbaik, tapi lebih mencocokkan dengan kepartaian yang ada. Bahkan, Pemilu 2014 membuat politik uang semakin brutal.
Menurut pengamatannya, semakin banyak uang jumlah suara yang diperebutkan dalam satu daerah pemilihan (dapil), maka semakin banyak uang yang disebar. "Sistem proporsional terbuka mendorong money politics yang lebih besar," pungkasnya.
(kri)
