Hasil Pileg molor hambat rencana koalisi
Sabtu, 03 Mei 2014 - 11:18 WIB
Hasil Pileg molor hambat rencana koalisi
A
A
A
Sindonews.com - Kemungkinan molornya hasil rekapitulasi suara pemilihan legislatif pileg, akan berdampak pada Pilpres nanti. Pasalnya, sejumlah Parpol sedang menunggu hasil akhir Pileg untuk menentukan arah koalisi.
Wakil Sekjen Partai Golkar Tantowi Yahya berharap, KPU menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliknya untuk bisa menyelesaikan rekapitulasi suara dan mengumumkannya sesuai dengan janji mereka pada 9 Mei 2014.
Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan, jika rekapitulasi telat maka akan menghambat semuanya seperti koalisi.
"Koalisi kan baru terlihat setelah rekapitulasi, jika telat maka menghambat proses-proses penting lainnya," ujarnya ketika dihubungi, Jumat 2 Mei 2014.
Kondisi ini, kata dia, karena banyaknya kendala yang tidak diantisipasi oleh KPU seperti protes-protes dari caleg dan partai soal manipulasi penghitungan dan penggelembungan suara. Kemudian pemilihan dan penghitungan ulang sehingga rekapitulasi menjadi terhambat.
"Apapun keterlambatan itu akan merugikan banyak pihak. Sebab tidak semua masalah diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti perselisihan antar caleg separtai bisa diselesaikan secara internal," terangnya.
Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husen mengakui, pihaknya melihat rekapitulasi di tingkat pusat banyak sekali yang harus dipending karena terjadi berbagai persoalan seperti penggelembungan suara dan sebagainya.
"Hal ini berakibat pada molornya jadwal penyelesaian pada 6 Mei nanti," ujarnya.
Menurut dia, keterlambatan ini akan berdampak pada tahapan Pilpres. Untuk itu, kami minta KPU, Bawaslu untuk segera memutuskan rekapitulasi. Apalagi banyak parpol yang menunggu hasil rekapitulasi KPU untuk menentukan koalisi.
"Harusnya sudah diantisipasi terjadinya protes dari parpol dan caleg, akibatnya rekap dipending dampaknya sangat besar," ucapnya.
Wakil Sekjen Partai Golkar Tantowi Yahya berharap, KPU menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliknya untuk bisa menyelesaikan rekapitulasi suara dan mengumumkannya sesuai dengan janji mereka pada 9 Mei 2014.
Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan, jika rekapitulasi telat maka akan menghambat semuanya seperti koalisi.
"Koalisi kan baru terlihat setelah rekapitulasi, jika telat maka menghambat proses-proses penting lainnya," ujarnya ketika dihubungi, Jumat 2 Mei 2014.
Kondisi ini, kata dia, karena banyaknya kendala yang tidak diantisipasi oleh KPU seperti protes-protes dari caleg dan partai soal manipulasi penghitungan dan penggelembungan suara. Kemudian pemilihan dan penghitungan ulang sehingga rekapitulasi menjadi terhambat.
"Apapun keterlambatan itu akan merugikan banyak pihak. Sebab tidak semua masalah diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti perselisihan antar caleg separtai bisa diselesaikan secara internal," terangnya.
Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husen mengakui, pihaknya melihat rekapitulasi di tingkat pusat banyak sekali yang harus dipending karena terjadi berbagai persoalan seperti penggelembungan suara dan sebagainya.
"Hal ini berakibat pada molornya jadwal penyelesaian pada 6 Mei nanti," ujarnya.
Menurut dia, keterlambatan ini akan berdampak pada tahapan Pilpres. Untuk itu, kami minta KPU, Bawaslu untuk segera memutuskan rekapitulasi. Apalagi banyak parpol yang menunggu hasil rekapitulasi KPU untuk menentukan koalisi.
"Harusnya sudah diantisipasi terjadinya protes dari parpol dan caleg, akibatnya rekap dipending dampaknya sangat besar," ucapnya.
(ysw)
