Rombak UU Pemilu

Sabtu, 03 Mei 2014 - 06:25 WIB
Rombak UU Pemilu
Rombak UU Pemilu
A A A
PEMILU Legislatif (Pileg) 2014 adalah pileg yang paling buruk dalam sejarah pemilu kita. Terjadi kecurangan masif para caleg yang meruntuhkan moral masyarakat karena politik uang yakni dijualbelikan suara sehingga yang seharusnya kalah menjadi menang dan yang menang menjadi kalah.

Pemilu kita sudah menjadi industri kapitalisasi politik yang merusak demokrasi dan menjatuhkan martabat bangsa. Banyak mengusulkan, sistem pemilu untuk 2019 harus dirombak. Pemerintah dan DPR hasil Pemilu 2014 ini harus memprioritaskan perubahan sistem pemilu agar daya merusaknya bisa dihentikan dan kita lebih beradab.

Seperti yang akan dijelaskan pada akhir kolom ini, sistem yang sekarang, sistem suara terbanyak, bukanlah berdasar vonis Mahkamah Konstitusi (MK), melainkan berdasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang dibuat DPR dan pemerintah. MK hanya membuang persyaratan ambang bilangan pemilih pembagi (BPP)-nya.

Sehari sebelum pencoblosan pada 9 April 2014 itu dari Yogyakarta, saya mengatakan kepada pers tentang kecurangan-kecurangan yang harus diantisipasi oleh semua pihak. Berdasar pengalaman saya menangani sengketa Pileg 2009, ada beberapa modus kecurangan yang diperkarakan ke MK.

Benar, pada Pileg 2014 modus-modus terjadi secara lebih masif. Modus yang paling banyak adalah politik uang dalam bentuk penyuapan kepada para pemilih. Pada pemilu tahun ini politik uang begitu marak.

Saya bertemu banyak caleg yang dengan enteng bercerita telah membagi lebih dari 200.000 amplop yang masingmasing berisi Rp50.000 kepada pemilih menjelang hari pencoblosan. Ada juga jual beli suara antara caleg dan petugas-petugas resmi dari KPU seperti panitia pemungutan suara (PPS).

Modus ini dilakukan dengan cara mengubah rekapitulasi suara tingkat berikutnya sehingga tidak sama dengan hasil rekapitulasi di tingkat TPS. Si caleg tinggal membayar berapa untuk mendapat suara berapa. Pekan lalu saya bertemu seorang calon anggota DPD yang dihubungi seorang oknum PPS untuk memberi 68 suara di TPS-nya asal membayar Rp4.000.000.

Katanya, ada pemilih yang tidak datang sebanyak 68 orang dan semua surat suaranya bisa diberikan kepada calon DPD tersebut dengan dicobloskan oleh si oknum PPS itu. Ini modus lain yakni menjual suara-suara mereka yang tidak datang ke TPS.

Di berbagai tempat bahkan ada surat suara yang tidak dibagikan kepada yang berhak, tetapi langsung ditahan atau dibeli oleh oknum PPS untuk kemudian dijual lagi kepada caloncalon yang saling bersaing. Ada juga caleg-caleg yang mendapat suara sedikit dan pasti tak terpilih lalu menjual perolehan suaranya kepada caleg lain yang hanya kurang sedikit untuk memperoleh kursi.

Serunya, pengalihan atau jual beli suara seperti ini dilakukan oleh dan untuk caleg yang sama-sama berasal dari satu partai politik. Benarlah kata Nurul Arifin, caleg Golkar yang gagal ke Senayan, Pileg 2014 ini seperti perang saudara yang terjadi di Suriah, saling bantai di antara sesama saudara.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1393 seconds (11.210#12.26)