Sistem suara terbanyak harus diubah

Sindonews.com - Pemilu legislatif (pileg) 2014 yang menganut sistem proporsional terbuka dengan sistem suara terbanyak dinilai sejumlah kalangan sarat dengan kecurangan dan memberikan ruang terhadap praktik jual beli suara.

Akibatnya, banyak dari peserta pemilu yang dirugikan dengan sistem tersebut. Selain itu, sistem dianggap tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat dan mendorong terjadinya budaya korupsi bagi calon legislatif yang terpilih.

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Suhardi mengatakan, sistem suara terbanyak memberikan ruang korupsi yang sangat besar dari para peserta maupun penyelenggara pemilu.

"Dengan sistem suara terbanyak ini semua menderita, yang jadi (caleg) menderita yang tidak jadi juga menderita. Apalagi itu," ujarnya.

Menurut dia, sistem tersebut harus dihindari. Oleh karena itu, pada Pemilu 2019 sudah harus ada perbaikan-perbaikan sistem dan juga pendidikan politik yang jauh lebih baik daripada yang sekarang ini terjadi. "Kami mau usul ada perubahan sistem ini. Sebab mekanisme ini tidak menjamin hasil yang baik, terbukti banyak kecurangan di sana sini," katanya.

Gerindra menilai, sistem tertutup dianggap cukup relevan. Pasalnya, yang bertarung pada pemilu nanti adalah partai dengan program-programnya bukan orang per orang seperti sekarang ini. Selanjutnya, kata dia, partai yang nantinya akan memilih kadernya untuk duduk di parlemen.

"Setelah itu nanti siapa yang masuk (parlemen) itu tergantung kepada partai. Partai hanya bersaing dengan bendera atau program," ujarnya.

Dengan demikian, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan karena masyarakat tidak memilih orang perorang tapi partai. Sehingga suara yang terkumpul adalah suara partai.

Menurut dia, cost yang dikeluarkan pada sistem ini sangat murah bila dibandingkan dengan sistem yang sekarang diterapkan. Tidak hanya itu, program yang ditawarkan juga sangat simpel.

"Semua pilih partai, nanti siapa yang masuk legislatif yang menentukan partai, karena dia yang lebih tahu mana yang baik di antara kita," katanya.

Senada, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan sistem pemilihan yang berlaku saat ini tidak menguntungkan karena persaingan bukan saja dengan calon legislatif (caleg) dari partai lain tapi juga dengan caleg dari internal partai.

"Mereka yang punya uang dan berkuasa yang masuk, sementara yang tidak memiliki apa-apa tidak lolos. Saya termasuk yang dicurangi dalam pemilu kali ini," keluh usai diskusi di Founding Fathers House (FFH), Jakarta kemarin.