Soal akuisisi BTN, ini pendapat PDIP
Kamis, 24 April 2014 - 05:56 WIB
Soal akuisisi BTN, ini pendapat PDIP
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta rencana akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri dibatalkan.
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memahami fungsi utama BUMN di dalam menyediakan kebutuhan terhadap papan (perumahan). "Hal ini bertentangan dengan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara di bidang perumahan," kata Hasto, Rabu 23 April 2014.
Menurut dia, penggabungan BUMN sesuai UU Nomor 19/2003 harus dilakukan melalui peraturan pemerintah. Mengingat kebijakan tersebut berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan terkait dengan kebutuhan yang vital untuk rakyat, maka sudah selayaknya kebijakan tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa serta tanpa melalui pembahasan bersama DPR.
"Harus dipahami bahwa BTN selama ini dalam posisinya stand alone, mampu menjadi pilar utama pemenuhan kebutuhan papan atau rumah untuk rakyat. Pemerintahan SBY seharusnya lebih memilih memperkuat BTN tersebut daripada meleburkannya dengan Mandiri," ujarnya.
Dia menilai, akuisisi yang dipaksakan dalam situasi menjelang pilpres ini dan dilaksanakan secara tergesa-gesa menjadikan akuisisi tersebut sebagai bentuk kejar tayang karena kuatnya kepentingan terkait dengan pilpres.
Apalagi, dia menerima informasi yang layak dipercaya bahwa bukan hal yang kebetulan akuisisi tersebut dilakukan menjelang pilpres. "Patut diduga, hal ini terkait dengan upaya penggalangan dana untuk kepentingan pilpres sebagaimana dulu terjadi dengan kasus Century. Karena itulah guna menghindari syak wasangka, sebaiknya akuisis tsb dibatalkan," ungkapnya.
Pemerintah, lanjut Hasto, justru harus memperkuat BTN untuk semakin kuat di dalam memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan rakyat di bidang perumahan.
Untuk itu, Hasto mengajak seluruh karyawan BTN dan seluruh komponen masyarakat untuk bersatu mencegah akuisisi tersebut.
"Pemerintah SBY harus mendengarkan aspirasi tsb dengan membatalkan rencana akuisisi BTN tersebut. Di sisi lain manajemen BTN harus terus menerus meningkatkan profesionalitas sehingga BTN semakin memberikan kredit perumahan rakyat dengan bunga yang semakin rendah sesuai dengan kemampuan daya beli rakyat," tuturnya.
Berita:
Dahlan pasrah rencana akuisisi BTN ditunda
Dipo Alam minta rencana akuisisi BTN ditunda
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memahami fungsi utama BUMN di dalam menyediakan kebutuhan terhadap papan (perumahan). "Hal ini bertentangan dengan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara di bidang perumahan," kata Hasto, Rabu 23 April 2014.
Menurut dia, penggabungan BUMN sesuai UU Nomor 19/2003 harus dilakukan melalui peraturan pemerintah. Mengingat kebijakan tersebut berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan terkait dengan kebutuhan yang vital untuk rakyat, maka sudah selayaknya kebijakan tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa serta tanpa melalui pembahasan bersama DPR.
"Harus dipahami bahwa BTN selama ini dalam posisinya stand alone, mampu menjadi pilar utama pemenuhan kebutuhan papan atau rumah untuk rakyat. Pemerintahan SBY seharusnya lebih memilih memperkuat BTN tersebut daripada meleburkannya dengan Mandiri," ujarnya.
Dia menilai, akuisisi yang dipaksakan dalam situasi menjelang pilpres ini dan dilaksanakan secara tergesa-gesa menjadikan akuisisi tersebut sebagai bentuk kejar tayang karena kuatnya kepentingan terkait dengan pilpres.
Apalagi, dia menerima informasi yang layak dipercaya bahwa bukan hal yang kebetulan akuisisi tersebut dilakukan menjelang pilpres. "Patut diduga, hal ini terkait dengan upaya penggalangan dana untuk kepentingan pilpres sebagaimana dulu terjadi dengan kasus Century. Karena itulah guna menghindari syak wasangka, sebaiknya akuisis tsb dibatalkan," ungkapnya.
Pemerintah, lanjut Hasto, justru harus memperkuat BTN untuk semakin kuat di dalam memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan rakyat di bidang perumahan.
Untuk itu, Hasto mengajak seluruh karyawan BTN dan seluruh komponen masyarakat untuk bersatu mencegah akuisisi tersebut.
"Pemerintah SBY harus mendengarkan aspirasi tsb dengan membatalkan rencana akuisisi BTN tersebut. Di sisi lain manajemen BTN harus terus menerus meningkatkan profesionalitas sehingga BTN semakin memberikan kredit perumahan rakyat dengan bunga yang semakin rendah sesuai dengan kemampuan daya beli rakyat," tuturnya.
Berita:
Dahlan pasrah rencana akuisisi BTN ditunda
Dipo Alam minta rencana akuisisi BTN ditunda
(dam)
