Kuasai Boyolali, kinerja Banteng diragukan
Selasa, 22 April 2014 - 17:34 WIB
Kuasai Boyolali, kinerja Banteng diragukan
A
A
A
Sindonews.com - Kemenangan telak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilu legislatif (pileg) tingkat DPRD Kabupaten Boyolali, dilihat sinis oleh sebagian pihak. Di antaranya datang dari pengamat politik Universitas Sebelas Maret M Yamin.
Dia menyebutkan, keberhasilan PDIP dalam meraih 26 kursi DPRD akan sangat berdampak kepada kepentingan rakyat, pada lima tahun kedepan. Mulai dari penetapan anggaran dan juga control terhadap eksekutif atau pemimpin.
Terlebih, Bupati Boyolali juga berasal dari partai yang sama, sehingga bagaimanapun keputusan yang diambil DPRD dan juga kepala daerah akan selalu beriringan. Dengan begitu, fungsi kontrol dari DPRD menjadi sangat kendur.
“Kalau seperti itu, nantinya tidak ada yang mengontrol kinerja dari bupati. Tidak mungkin kan kalau dalam satu partai akan berbeda pendapat,” ucapnya, kepada wartawan, Selasa (22/4/2014).
Dia menambahkan, jika kondisinya sudah seperti itu, maka tugas melakukan kontrol kepala daerah adalah seluruh masyarakat. Untuk itu, masyarakat harus berani memberikan saran, dan menyampaikan aspirasinya kepada kepala daerah.
"Jika kepala daerah melakukan tindakan yang melenceng, maka rakyat wajib mengingatkannya. Selain itu, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan juga organisasi massa, harus berperan aktif untuk mengawal setiap kebijakan yang ada," ungkapnya.
Sebaliknya, jika masyarakat tidak berani melakukan kritikan terhadap pemerintah, hal itu hanya akan menguntungkan partai politik. Sebab, kebijakan pemerintah daerah, merupakan kebijakan dari PDIP.
"Akan tetapi, masyarakat hanya bisa mengawal saja, karena tidak bisa melakukan tindakan ekstrem, seperti menurunkan kepala daerah saat melakukan tindakan menyimpang. Pasalnya, kepala daerah tidak bisa diturunkan jika tidak ada proses penurunan dari DPRD," bebernya.
Dia menyebutkan, keberhasilan PDIP dalam meraih 26 kursi DPRD akan sangat berdampak kepada kepentingan rakyat, pada lima tahun kedepan. Mulai dari penetapan anggaran dan juga control terhadap eksekutif atau pemimpin.
Terlebih, Bupati Boyolali juga berasal dari partai yang sama, sehingga bagaimanapun keputusan yang diambil DPRD dan juga kepala daerah akan selalu beriringan. Dengan begitu, fungsi kontrol dari DPRD menjadi sangat kendur.
“Kalau seperti itu, nantinya tidak ada yang mengontrol kinerja dari bupati. Tidak mungkin kan kalau dalam satu partai akan berbeda pendapat,” ucapnya, kepada wartawan, Selasa (22/4/2014).
Dia menambahkan, jika kondisinya sudah seperti itu, maka tugas melakukan kontrol kepala daerah adalah seluruh masyarakat. Untuk itu, masyarakat harus berani memberikan saran, dan menyampaikan aspirasinya kepada kepala daerah.
"Jika kepala daerah melakukan tindakan yang melenceng, maka rakyat wajib mengingatkannya. Selain itu, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan juga organisasi massa, harus berperan aktif untuk mengawal setiap kebijakan yang ada," ungkapnya.
Sebaliknya, jika masyarakat tidak berani melakukan kritikan terhadap pemerintah, hal itu hanya akan menguntungkan partai politik. Sebab, kebijakan pemerintah daerah, merupakan kebijakan dari PDIP.
"Akan tetapi, masyarakat hanya bisa mengawal saja, karena tidak bisa melakukan tindakan ekstrem, seperti menurunkan kepala daerah saat melakukan tindakan menyimpang. Pasalnya, kepala daerah tidak bisa diturunkan jika tidak ada proses penurunan dari DPRD," bebernya.
(san)
