Pemerintah bersih cikal bakal rakyat sejahtera
Kamis, 17 April 2014 - 15:05 WIB
Pemerintah bersih cikal bakal rakyat sejahtera
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkarnain mengungkapkan, pemerintahan bersih merupakan cikal bakal dari kesejahteran masyarakat Indonesia. Menurutnya, ini mengingat bahwa kesejahteraan rakyat Indonesia masih belum merata, hingga ke pelosok nusantara.
"Penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berintegritas, adalah sarana bagi bangsa, negara dan pemerintah yang subtansial. Yaitu dalam hal ini, terciptanya kesejahteraan rakyat, bekerjanya sistem pemerintahan yang merepublik dan berjalannya hukum secara tertib," kata Zulkarnain di Gedung BPS, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/14).
Zulkarnain mengungkapkan, perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas pada fokus area strategis adalah, salah satu prioritas dalam agenda pemberantasan korupsi.
Prioritas tersebut menurutnya harus dipahami dengan baik dan dijalankan secara maksimal. "Selain itu, terkait dengan pelayanan publik yang baik, hal tersebut merupakan salah satu komponen utama dalam pembangunan, yang dapat terealisasi dengan baik dalam kondisi pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab," ucapnya.
"Sehingga fungsi, tugas dan wewenang BPS RI dapat berjalan, yaitu, mengharuskan adanya sistem pengendalian yang efektif untuk menjaring moral, dan integritas pribadi. Serta dapat menjadikan BPS sebagai institusi yang prima bagi seluruh jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan BPS RI," imbuhnya.
Menurutnya, jika semua lembaga atau instansi, hingga pegawainya berjiwa bersih dan mengerti akan bahaya gratifikasi, maka lambat laun, bahaya korupsi akan semakin terbendung dan orang semakin mawas diri untuk bertindak yang berhubungan dengan tindak korupsi," pungkasnya.
"Penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berintegritas, adalah sarana bagi bangsa, negara dan pemerintah yang subtansial. Yaitu dalam hal ini, terciptanya kesejahteraan rakyat, bekerjanya sistem pemerintahan yang merepublik dan berjalannya hukum secara tertib," kata Zulkarnain di Gedung BPS, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/14).
Zulkarnain mengungkapkan, perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas pada fokus area strategis adalah, salah satu prioritas dalam agenda pemberantasan korupsi.
Prioritas tersebut menurutnya harus dipahami dengan baik dan dijalankan secara maksimal. "Selain itu, terkait dengan pelayanan publik yang baik, hal tersebut merupakan salah satu komponen utama dalam pembangunan, yang dapat terealisasi dengan baik dalam kondisi pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab," ucapnya.
"Sehingga fungsi, tugas dan wewenang BPS RI dapat berjalan, yaitu, mengharuskan adanya sistem pengendalian yang efektif untuk menjaring moral, dan integritas pribadi. Serta dapat menjadikan BPS sebagai institusi yang prima bagi seluruh jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan BPS RI," imbuhnya.
Menurutnya, jika semua lembaga atau instansi, hingga pegawainya berjiwa bersih dan mengerti akan bahaya gratifikasi, maka lambat laun, bahaya korupsi akan semakin terbendung dan orang semakin mawas diri untuk bertindak yang berhubungan dengan tindak korupsi," pungkasnya.
(maf)
