Fitra nilai Pileg 2014 sarat kecurangan
Sabtu, 12 April 2014 - 06:01 WIB
Fitra nilai Pileg 2014 sarat kecurangan
A
A
A
Sindonews.com - Pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 dinilai kurang berjalan maksimal. Justru lebih banyak kekurangannya dan bisa menimbulkan permasalahan baru setelah pileg.
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai, gaji besar yang diberikan kepada penyelenggara pemilu. Namun tidak memberikan pemilu yang baik.
"Penyelenggaran pemilu kurang memuaskan. Pemilu Legislatif 2014 diwarnai kekacuan di banyak daerah. Misalnya, di Jawa tengah menemukan surat suara tertukar di 14 kabupaten atau kota," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, lewat rilisnya kepada Sindonews, Jumat 11 April 2014.
"Di Jawa Barat, harus dilakukan pemungutan suara ulang di 309 TPS (Tempat Pemungutan Suara). Dari kasus dua daerah ini memperlihatkan Kinerja KPU kurang memuaskan," imbuhnya.
Menurut Uchok selain persoalan di atas, banyak partai politik (parpol) melalui caleg baru atau caleg incumbent, bermain uang alias money politic untuk menyuap pemilih agar dapat mendulang suara.
"Bentuk money politic seperti pembagian sembako, pembagian barang seperti mukena, sarung. Pembagian uang dalam amplop yang bervariasi, dan paling marak ada Rp50 ribu, ada Rp100 ribu ribu," ungkapnya.
Dia menegaskan, kejadian ini memperlihatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pemilu asal-asalan, tidak begitu ketat untuk mengatasi politik uang. "Dengan masih memberikan peluang untuk caleg dan partai politik untuk bermain money politic, dan ini terkesan dibiarkan," pungkasnya.
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai, gaji besar yang diberikan kepada penyelenggara pemilu. Namun tidak memberikan pemilu yang baik.
"Penyelenggaran pemilu kurang memuaskan. Pemilu Legislatif 2014 diwarnai kekacuan di banyak daerah. Misalnya, di Jawa tengah menemukan surat suara tertukar di 14 kabupaten atau kota," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, lewat rilisnya kepada Sindonews, Jumat 11 April 2014.
"Di Jawa Barat, harus dilakukan pemungutan suara ulang di 309 TPS (Tempat Pemungutan Suara). Dari kasus dua daerah ini memperlihatkan Kinerja KPU kurang memuaskan," imbuhnya.
Menurut Uchok selain persoalan di atas, banyak partai politik (parpol) melalui caleg baru atau caleg incumbent, bermain uang alias money politic untuk menyuap pemilih agar dapat mendulang suara.
"Bentuk money politic seperti pembagian sembako, pembagian barang seperti mukena, sarung. Pembagian uang dalam amplop yang bervariasi, dan paling marak ada Rp50 ribu, ada Rp100 ribu ribu," ungkapnya.
Dia menegaskan, kejadian ini memperlihatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pemilu asal-asalan, tidak begitu ketat untuk mengatasi politik uang. "Dengan masih memberikan peluang untuk caleg dan partai politik untuk bermain money politic, dan ini terkesan dibiarkan," pungkasnya.
(maf)
