Sejumlah kecurangan Pemilu 2014 versi JPPR
Sejumlah kecurangan Pemilu 2014 versi JPPR
A
A
A
Sindonews.com - Menurut Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), ada beberapa temuan yang harus ditindaklanjuti tentang kualitas penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.
JPPR telah menurunkan 2.000 relawan ke beberapa provinsi, untuk melakukan pemantauan kualitas atas proses Pileg 2014.
"Namun temuan tersebut belum semua dilaporkan, dikarenakan terhambat masalah jaringan komunikasi dan pelaksanaan pemilu yang belum selesai," ujar Kordinasi Nasional JPPR Afifuddin, dalam konperensi persnya di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2014).
Dia mengungkapkan, sejumlah temuan di antaranya, data pemilih terkait dengan hak politik warga, harusnya data pemilih di tempel di tempat pemungutan suara (TPS). 714 TPS laporan yang memasang daftar pemilih tetap (DPT) dan 291 TPS tidak dipasang DPT-nya.
Menurut prosedur, di tempelnya DPT penting untuk mengurangi potensi pemanfaatan orang yang tidak hadir. "Penting karena ketidakditempelan akan menjadi modus umum yang dilakukan oleh oknum untuk mendapatkan suara. Contohnya Di Brebes, Sulsel, Larangan Jatim, Majalengka, Pancoran Mas, Depok, NTT dan lain-lain," ujar Afif
Dari 1.005 TPS, 760 TPS, logistik lengkap namun 245 TPS mengalami masalah. Seperti di Kayu Putih, Kota Kupang, NTT, jumlah DPT 400, surat suaranya 111.
"Klaim KPU yang mengatakan bahwa logistik telah selesai 99 persen tidak terbukti di lapangan, formulir, surat suara, tinta, rekapitulasi tidak lengkap," ucapnya.
Kemudian terjadi politik uang. 335 TPS terjadi politik uang atau barang, Sementara sebanyak 670 TPS tidak terjadi politik uang.
"Terjadinya bisa di malam sebelum pemilihan atau di hari pemilihan. Uang 10 ribu sampai 200 ribu, sembako, peralatan ibadah, semen baju, rokok, aqua, dan lain-lain. Asuransi, jadi di surat undangan ditambah kartu asuransi dan nama caleg," ungkapnya.
Situasi di TPS, 693 TPS pelaksanaa kondusif, namun 312 TPS banyak hambatan gangguan dari skala kecil sampai skala besar. "Contohnya terjadi intimidasi di daerah Bekasi, Bantul, Makassar dan juga praktik kampanye di Aceh, Sukabumi, Tangerang Selatan," tuturnya.
Afid mengatakan, laporan ini penting untuk gambaran awal kualitas pelaksanaan Pemilu 2014. "Besok kita akan sempurnakan dengan poin tambahan, tanggal 10 April kita akan melapor ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti temuan ini," ujarnya.
JPPR telah menurunkan 2.000 relawan ke beberapa provinsi, untuk melakukan pemantauan kualitas atas proses Pileg 2014.
"Namun temuan tersebut belum semua dilaporkan, dikarenakan terhambat masalah jaringan komunikasi dan pelaksanaan pemilu yang belum selesai," ujar Kordinasi Nasional JPPR Afifuddin, dalam konperensi persnya di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2014).
Dia mengungkapkan, sejumlah temuan di antaranya, data pemilih terkait dengan hak politik warga, harusnya data pemilih di tempel di tempat pemungutan suara (TPS). 714 TPS laporan yang memasang daftar pemilih tetap (DPT) dan 291 TPS tidak dipasang DPT-nya.
Menurut prosedur, di tempelnya DPT penting untuk mengurangi potensi pemanfaatan orang yang tidak hadir. "Penting karena ketidakditempelan akan menjadi modus umum yang dilakukan oleh oknum untuk mendapatkan suara. Contohnya Di Brebes, Sulsel, Larangan Jatim, Majalengka, Pancoran Mas, Depok, NTT dan lain-lain," ujar Afif
Dari 1.005 TPS, 760 TPS, logistik lengkap namun 245 TPS mengalami masalah. Seperti di Kayu Putih, Kota Kupang, NTT, jumlah DPT 400, surat suaranya 111.
"Klaim KPU yang mengatakan bahwa logistik telah selesai 99 persen tidak terbukti di lapangan, formulir, surat suara, tinta, rekapitulasi tidak lengkap," ucapnya.
Kemudian terjadi politik uang. 335 TPS terjadi politik uang atau barang, Sementara sebanyak 670 TPS tidak terjadi politik uang.
"Terjadinya bisa di malam sebelum pemilihan atau di hari pemilihan. Uang 10 ribu sampai 200 ribu, sembako, peralatan ibadah, semen baju, rokok, aqua, dan lain-lain. Asuransi, jadi di surat undangan ditambah kartu asuransi dan nama caleg," ungkapnya.
Situasi di TPS, 693 TPS pelaksanaa kondusif, namun 312 TPS banyak hambatan gangguan dari skala kecil sampai skala besar. "Contohnya terjadi intimidasi di daerah Bekasi, Bantul, Makassar dan juga praktik kampanye di Aceh, Sukabumi, Tangerang Selatan," tuturnya.
Afid mengatakan, laporan ini penting untuk gambaran awal kualitas pelaksanaan Pemilu 2014. "Besok kita akan sempurnakan dengan poin tambahan, tanggal 10 April kita akan melapor ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti temuan ini," ujarnya.
(maf)
Explore More