Pemilu di Papua berpotensi ditunda, ini jawaban KPU
Selasa, 08 April 2014 - 19:57 WIB
Pemilu di Papua berpotensi ditunda, ini jawaban KPU
A
A
A
Sindonews.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) divisi bidang logistik Arief Budiman mengaku, belum mendengar soal keterlambatan logistik surat suara di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Nduga dan Yahukimo.
Menurutnya, pemilu bisa ditunda jika terdapat sesuatu hal yang sangat genting seperti faktor cuaca yang tidak kondusif, terjadi kerusuhan, faktor minimnya keuangan dan lain sebagainya. "Itu bisa ditunda," kata Arief di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (8/4/2014).
Terkait informasti keterlambatan di dua kabupaten tersebut, Arief menyatakan, pihaknya akan mengkroscek kebenarannya. KPU mengklaim, distribusi logistik telah sampai ke semua kabupaten di Provinsi Papua.
"Saya belum terima laporan itu, kalau kabupaten enggak. Sudah sampai semua," tegas Arief.
Menyikapi hal itu, lanjut Arief pihaknya tak mau berandai-andai untuk memutuskan apakah pemilu di Papua itu ditunda atau tidak. Sebab, KPU harus memastikan kepada KPU daerah setempat.
"Cek dulu, apakah belum nyampainya ke kabupaten, atau kabupaten ke distrik-distrik, atau ke TPS (Tempat Pemungutan Suara)," ujarnya.
Sebelumnya, Informasi keterlambatan logistik surat suara di Kabupaten Nduga dan Yahukimo, Papua juga dibenarkan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Menurutnya, akibat dari keterlambatan logistik, pemilu di daerah tersebut berpotensi bisa ditunda.
"Bisa-bisa agak tertunda itu satu dua hari ini pemilu," ujar Moeldoko di Kantor Presiden, Jakarta.
Moeldoko mengatakan, logistik pemilu di sana baru 40 persen. Personel TNI pun akan membantu distribusi logistik tersebut. "Di Yahukimo baru 40 persen ya. Tapi sedang proses di jalan," jelasnya.
Diberitakan, sebanyak 42 distrik (kecamatan) di Papua, terancam tidak akan melaksanakan pemilihan anggota legislatif 9 April 2014. Penyebabnya, logistik pemilu belum tiba di distrik-distrik tersebut. Hal itu pun dibenarkan Ketua KPU Papua Adam Arisoy.
Kata dia, Ke-42 distrik itu tersebar di dua kabupaten, yaitu Nduga dan Yahukimo, Kabupaten Nduga, sebanyak empat distrik dan yang paling banyak adalah Kabupaten Yahukimo sebanyak 38 distrik.
Menurutnya, pemilu bisa ditunda jika terdapat sesuatu hal yang sangat genting seperti faktor cuaca yang tidak kondusif, terjadi kerusuhan, faktor minimnya keuangan dan lain sebagainya. "Itu bisa ditunda," kata Arief di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (8/4/2014).
Terkait informasti keterlambatan di dua kabupaten tersebut, Arief menyatakan, pihaknya akan mengkroscek kebenarannya. KPU mengklaim, distribusi logistik telah sampai ke semua kabupaten di Provinsi Papua.
"Saya belum terima laporan itu, kalau kabupaten enggak. Sudah sampai semua," tegas Arief.
Menyikapi hal itu, lanjut Arief pihaknya tak mau berandai-andai untuk memutuskan apakah pemilu di Papua itu ditunda atau tidak. Sebab, KPU harus memastikan kepada KPU daerah setempat.
"Cek dulu, apakah belum nyampainya ke kabupaten, atau kabupaten ke distrik-distrik, atau ke TPS (Tempat Pemungutan Suara)," ujarnya.
Sebelumnya, Informasi keterlambatan logistik surat suara di Kabupaten Nduga dan Yahukimo, Papua juga dibenarkan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Menurutnya, akibat dari keterlambatan logistik, pemilu di daerah tersebut berpotensi bisa ditunda.
"Bisa-bisa agak tertunda itu satu dua hari ini pemilu," ujar Moeldoko di Kantor Presiden, Jakarta.
Moeldoko mengatakan, logistik pemilu di sana baru 40 persen. Personel TNI pun akan membantu distribusi logistik tersebut. "Di Yahukimo baru 40 persen ya. Tapi sedang proses di jalan," jelasnya.
Diberitakan, sebanyak 42 distrik (kecamatan) di Papua, terancam tidak akan melaksanakan pemilihan anggota legislatif 9 April 2014. Penyebabnya, logistik pemilu belum tiba di distrik-distrik tersebut. Hal itu pun dibenarkan Ketua KPU Papua Adam Arisoy.
Kata dia, Ke-42 distrik itu tersebar di dua kabupaten, yaitu Nduga dan Yahukimo, Kabupaten Nduga, sebanyak empat distrik dan yang paling banyak adalah Kabupaten Yahukimo sebanyak 38 distrik.
(maf)
