Terkait Rano, Gerindra minta KPK tak tebang pilih
Senin, 07 April 2014 - 19:36 WIB
Terkait Rano, Gerindra minta KPK tak tebang pilih
A
A
A
Sindonews.com - Dugaan keterlibatan Wakil Gubernur (Wagub) Banten Rano Karno, dalam kaitannya dengan penerimaan cek Rp1,2 miliar dan kasus dugaan suap pengurusan sengketa pemilukada di Mahkamah Konstitusi (MK), mendapat sorotan banyak pihak. Termasuk, Wakil Ketua umum Partai Gerindra Fadli Zon.
Menurut dia, KPK meski membuktikan dugaan keterlibatan Rano Karno, dalam kaitannya penerimaan cek Rp1,2 miliar dan kasus dugaan suap pengurusan sengketa pemilukada di MK tersebut.
"Itu harus dibuktikan ke pengadilan, kalau terbukti harus dihukum ke pengadilan, sesuai dengan aturan," kata Fadli Zon di DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (7/4/2014).
Sebab, menurut dia, sesuai aturan, seorang pejabat dilarang menerima gratifikasi. Oleh karena itu, dia berharap pada KPK agar tidak tebang pilih dalam memberantas korupsi. "Siapapun dari partai manapun harus dihukum dong, tidak boleh tebang pilih," ungkapnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung mendalami dugaan keterlibatan Wakil Gubernur Banten Rano Karno, dalam kaitannya dengan penerimaan cek Rp1,2 miliar dan kasus dugaan suap pengurusan sengketa pemilukada di MK.
Ketua KPK Abraham Samad menyatakan, kesaksian staf keuangan PT Bali Pasific Pragama (BPP), sekaligus Direktur PT Buana Wardana Utama Yayah Rodiah soal cek Rp1,2 miliar untuk Rano dalam persidangan Tb Chaeri Wardana Chasan alias Wawan, Kamis 3 April 2014, masih dalam tahap validasi dan verifikasi.
Abraham menuturkan, setiap keterangan saksi di persidangan menjadi bagian penting dalam proses pengembangan dan pendalaman lebih lanjut. Tetapi Abraham belum mau berspekulasi apakah pemberian cek itu masuk dalam kategori suap atau gratifikasi.
Termasuk pemberian itu dalam kapasitas Rano sebagai Wakil Bupati Tangerang atau tidak. Serta melihat apakah cek tersebut ada hubungan dengan kasus suap Wawan dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah atau tidak.
"Masih didalami (dugaan keterlibatan) Rano Karno-nya. Untuk sementara belum bisa berandai-andai (apakah suap atau gratifikasi atau tidak) karena masih didalami," kata Abraham usai memberikan orasi ilmiah dalam Wisuda Universitas Borobudur, di Gedung Jakarta Convention Centre (JCC), Minggu 6 April 2014.
Menurut dia, KPK meski membuktikan dugaan keterlibatan Rano Karno, dalam kaitannya penerimaan cek Rp1,2 miliar dan kasus dugaan suap pengurusan sengketa pemilukada di MK tersebut.
"Itu harus dibuktikan ke pengadilan, kalau terbukti harus dihukum ke pengadilan, sesuai dengan aturan," kata Fadli Zon di DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (7/4/2014).
Sebab, menurut dia, sesuai aturan, seorang pejabat dilarang menerima gratifikasi. Oleh karena itu, dia berharap pada KPK agar tidak tebang pilih dalam memberantas korupsi. "Siapapun dari partai manapun harus dihukum dong, tidak boleh tebang pilih," ungkapnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung mendalami dugaan keterlibatan Wakil Gubernur Banten Rano Karno, dalam kaitannya dengan penerimaan cek Rp1,2 miliar dan kasus dugaan suap pengurusan sengketa pemilukada di MK.
Ketua KPK Abraham Samad menyatakan, kesaksian staf keuangan PT Bali Pasific Pragama (BPP), sekaligus Direktur PT Buana Wardana Utama Yayah Rodiah soal cek Rp1,2 miliar untuk Rano dalam persidangan Tb Chaeri Wardana Chasan alias Wawan, Kamis 3 April 2014, masih dalam tahap validasi dan verifikasi.
Abraham menuturkan, setiap keterangan saksi di persidangan menjadi bagian penting dalam proses pengembangan dan pendalaman lebih lanjut. Tetapi Abraham belum mau berspekulasi apakah pemberian cek itu masuk dalam kategori suap atau gratifikasi.
Termasuk pemberian itu dalam kapasitas Rano sebagai Wakil Bupati Tangerang atau tidak. Serta melihat apakah cek tersebut ada hubungan dengan kasus suap Wawan dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah atau tidak.
"Masih didalami (dugaan keterlibatan) Rano Karno-nya. Untuk sementara belum bisa berandai-andai (apakah suap atau gratifikasi atau tidak) karena masih didalami," kata Abraham usai memberikan orasi ilmiah dalam Wisuda Universitas Borobudur, di Gedung Jakarta Convention Centre (JCC), Minggu 6 April 2014.
(maf)
