Fitra sindir pemerintah soal diyat Satinah
Rabu, 02 April 2014 - 09:33 WIB
Fitra sindir pemerintah soal diyat Satinah
A
A
A
Sindonews.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritik sikap pemerintah, terkait hukuman mati yang akan diterima Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Satinah di Arab Saudi.
Mereka menyayangkan permintaan uang diyat (uang pengganti) sebanyak 7 juta riyal atau Rp21 miliar belum bisa dilunasi, meski batas waktu hingga 3 April 2014.
Pemerintah baru membayar diyat sebesar 4 juta riyal atau sekitar Rp12 milyar masih kurang sebesar 3 juta riyal atau Rp9 miliar.
"Kesulitan pemerintah melunasi pembayaran uang diyat, sangat disesalkan. Pemerintah pura-pura saja kesulitan mencari sumber anggaran untuk membayar diyat," kata Direktur Advokasi dan Investigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi dalam pesan tertulisnya, Rabu (2/4/2014).
"Kepura-puraan kesulitan membayar diyat ini, memerlihatkan bahwa pemerintah tidak serius ingin membantu satinah," sambungnya.
Uchok mengkritik pemerintah yang belum mampu membayar diyat untuk Satinah karena kekurangan anggaran meski dirinya meyakini semestinya dana itu bisa dipersiapkan.
"Lihat saja, dua lembaga yang bertanggungjawab kepada TKI atau satinah, yaitu BNP2TKI dan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi banyak mengalami kebocoran anggaran negara. Dimana, hasil audit BPK semester tahun 2013," pungkasnya.
SBY surati Arab Saudi minta tunda eksekusi Satinah
Mereka menyayangkan permintaan uang diyat (uang pengganti) sebanyak 7 juta riyal atau Rp21 miliar belum bisa dilunasi, meski batas waktu hingga 3 April 2014.
Pemerintah baru membayar diyat sebesar 4 juta riyal atau sekitar Rp12 milyar masih kurang sebesar 3 juta riyal atau Rp9 miliar.
"Kesulitan pemerintah melunasi pembayaran uang diyat, sangat disesalkan. Pemerintah pura-pura saja kesulitan mencari sumber anggaran untuk membayar diyat," kata Direktur Advokasi dan Investigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi dalam pesan tertulisnya, Rabu (2/4/2014).
"Kepura-puraan kesulitan membayar diyat ini, memerlihatkan bahwa pemerintah tidak serius ingin membantu satinah," sambungnya.
Uchok mengkritik pemerintah yang belum mampu membayar diyat untuk Satinah karena kekurangan anggaran meski dirinya meyakini semestinya dana itu bisa dipersiapkan.
"Lihat saja, dua lembaga yang bertanggungjawab kepada TKI atau satinah, yaitu BNP2TKI dan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi banyak mengalami kebocoran anggaran negara. Dimana, hasil audit BPK semester tahun 2013," pungkasnya.
SBY surati Arab Saudi minta tunda eksekusi Satinah
(maf)
