Dalih KPU terkait rendahnya pemilih di Hong Kong
Selasa, 01 April 2014 - 16:52 WIB
Dalih KPU terkait rendahnya pemilih di Hong Kong
A
A
A
Sindonews.com - Pemungutan suara untuk pemilu legislatif (pileg) di luar negeri telah dilakukan pada 30 dan 31 Maret 2014 lalu.
Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mendapatkan kenyataan pahit lantaran jumlah pemilih tak sebesar yang diharapkan. Salah satunya pemungutan suara di negara Hong Kong.
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengakui, proses sosialisasi pemilu yang terlampau pendek di Hong Kong, membuat tingkat partisipasi pemilih menjadi berkurang.
Bahkan, karena alasan tersebut pemilih cenderung 'kabur'. "Kalau di Hong Kong itu yang jelas dia lebih awal pemungutan suaranya, maka sosialisasinya lebih pendek dari pada yang lain," kata Husni, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (1/4/2014).
Namun demikian, menurut Husni, pihaknya bersama Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Duta Besar untuk Indonesia di Hong Kong, telah melakukan sosialisasi secara maksimal terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di sana.
Kata Husni, bahkan saat melakukan sosialisasi pemilu dihadiri sampai ribuan warga di sana. "Itu yang mau kita evaluasi faktor penyebabnya apa. Karena kita sudah memindahkan hari pemungutan dari hari tidak libur jadi libur," ujarnya.
Dia melanjutkan, hal lain kenapa jumlah pemilih di Hong Kong tak memenuhi target, menurutnya, masalah perpindahan warga yang datang (masuk) dan pergi (keluar) cukup dinamis.
Sehingga PPLN kesulitan merekam kondisi mereka. Husni menegaskan, tanggung jawab secara teknis terkait data pemilih di Hong Kong menjadi tanggungan PPLN, sementara tugas KPU adalah melakukan sosialisasi.
"Kalau yang terdaftar semua diberi undangan. Kami akan evaluasi PPLN, apakah mereka mengirim undangan ke WNI atau enggak," tegasnya.
Sekadar informasi, dari data yang dimiliki organisasi Migran Care, pada Pemilu 2009, partisipasi buruh migran di luar negeri masih rendah, 22 persen (324.868) dari Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)1,475.847 pemilih.
Pada Pileg 2014, DPT Hongkong mencapai 117.065 pemilih. Dari DPT tersebut 14.800 pemilih telah memberikan konfirmasi akan memilih dengan pos, sementara sisanya 102.265 akan memilih secara langsung melalui TPS di Victoria Park.
PPLN Hongkong menyediakan 13 TPS di Victoria Park. Namun, jumlah partisipasi yang memilih ternyata tidak terlalu banyak. Dari sekira 15 ribu buruh migran Indonesia yang datang hari itu, hanya sekira 7 ribu dari mereka yang menggunakan hak pilihnya.
Sementara itu, total DPT LN yang ditetapkan KPU per tanggal 31 Maret 2014 sebesar 2.030.344 itu terhimpun dari 130 negara, di mana terdapat warga asli Indonesia yang memenuhi syarat memilih di sana.
Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mendapatkan kenyataan pahit lantaran jumlah pemilih tak sebesar yang diharapkan. Salah satunya pemungutan suara di negara Hong Kong.
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengakui, proses sosialisasi pemilu yang terlampau pendek di Hong Kong, membuat tingkat partisipasi pemilih menjadi berkurang.
Bahkan, karena alasan tersebut pemilih cenderung 'kabur'. "Kalau di Hong Kong itu yang jelas dia lebih awal pemungutan suaranya, maka sosialisasinya lebih pendek dari pada yang lain," kata Husni, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (1/4/2014).
Namun demikian, menurut Husni, pihaknya bersama Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Duta Besar untuk Indonesia di Hong Kong, telah melakukan sosialisasi secara maksimal terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di sana.
Kata Husni, bahkan saat melakukan sosialisasi pemilu dihadiri sampai ribuan warga di sana. "Itu yang mau kita evaluasi faktor penyebabnya apa. Karena kita sudah memindahkan hari pemungutan dari hari tidak libur jadi libur," ujarnya.
Dia melanjutkan, hal lain kenapa jumlah pemilih di Hong Kong tak memenuhi target, menurutnya, masalah perpindahan warga yang datang (masuk) dan pergi (keluar) cukup dinamis.
Sehingga PPLN kesulitan merekam kondisi mereka. Husni menegaskan, tanggung jawab secara teknis terkait data pemilih di Hong Kong menjadi tanggungan PPLN, sementara tugas KPU adalah melakukan sosialisasi.
"Kalau yang terdaftar semua diberi undangan. Kami akan evaluasi PPLN, apakah mereka mengirim undangan ke WNI atau enggak," tegasnya.
Sekadar informasi, dari data yang dimiliki organisasi Migran Care, pada Pemilu 2009, partisipasi buruh migran di luar negeri masih rendah, 22 persen (324.868) dari Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)1,475.847 pemilih.
Pada Pileg 2014, DPT Hongkong mencapai 117.065 pemilih. Dari DPT tersebut 14.800 pemilih telah memberikan konfirmasi akan memilih dengan pos, sementara sisanya 102.265 akan memilih secara langsung melalui TPS di Victoria Park.
PPLN Hongkong menyediakan 13 TPS di Victoria Park. Namun, jumlah partisipasi yang memilih ternyata tidak terlalu banyak. Dari sekira 15 ribu buruh migran Indonesia yang datang hari itu, hanya sekira 7 ribu dari mereka yang menggunakan hak pilihnya.
Sementara itu, total DPT LN yang ditetapkan KPU per tanggal 31 Maret 2014 sebesar 2.030.344 itu terhimpun dari 130 negara, di mana terdapat warga asli Indonesia yang memenuhi syarat memilih di sana.
(maf)
