Slogan kemandirian pangan

PARA pejabat tinggi di negeri ini seringkali tersandera oleh slogan yang selalu diucapkan dalam berbagai kesempatan di depan masyarakat.

Salah satu slogan yang acapkali menggaung di telinga masyarakat adalah seputar ketersediaan pangan demi kesejahteraan rakyat. Misalnya, slogan yang menyatakan, ”kemandirian pangan salah satu syarat menjadi bangsa yang maju dan kuat”. Namun, faktanya negeri ini termasuk salah satu negeri pengimpor pangan terbesar di dunia. Kabarnya, sebanyak 65% kebutuhan pangan untuk masyarakat didatangkan dari luar negeri sehingga kemandirian pangan dipertanyakan.

Anehnya, kalau berbicara impor pangan yang terus membengkak, salah satu lembaga yang selalu menjadi kambing hitam adalah Institut Pertanian Bogor (IPB) yang dinilai kurang memberikan kontribusi untuk membangun sistem pertanian yang modern.

”Ini logika yang menyesatkan. Mengapa IPB yang selalu disalahkan,” kata Rektor IPB Herry Suhardiyanto dalam acara Agrinex Expo 8 di Jakarta pekan lalu. Yang benar adalah pemerintah wajib membangun sistem produksi pangan nasional yang efektif dan efisien sehingga terbebas dari jerat impor pangan.

Persoalan ketersediaan pangan di negeri ini semakin kompleks di tengah pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk yang tercatat rata-rata sekitar 1,43% per tahun. Penduduk Indonesia diperkirakan menjadi 400 juta jiwa pada 2050. Saat ini jumlah penduduk Indonesia berada pada posisi keempat terbesar di dunia setelah China di urutan pertama, ditempel India posisi kedua, dan Amerika Serikat (AS) pada level ketiga.

Karena itu, sangat penting siapa pun yang memimpinnegeri ini hasil pemilihan presiden (pilpres) pada Juni mendatang untuk mempersiapkan kebijakan pangan yang realistis, jangan sampai ikut tersandera slogan yang dialami para pendahulunya. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), catatan impor untuk bahan pangan sepanjang Januari tahun ini cukup mencengangkan mengingat sejumlah komoditas impor tersebut bisa diproduksi dengan baik di dalam negeri.

Namun, para pejabat yang berwenang selalu beralasan bahwa pasokan dalam negeri tak mencukupi, jadi atas nama menstabilkan harga di pasar, aktivitas importasi dihalalkan. Benarkah? Apa pun alasan pembenaran pihak berwenang membuka keran impor memang sulit dibantah. Tetapi, tidak ada salahnya melihat komoditas apa saja yang diimpor sepanjang Januari 2014.

Beras dengan nilai impor sebesar USD14,4 juta atau sebanyak 31.729 ton berasal dari berbagai negara di antaranya Thailand, Vietnam, Myanmar, India, hingga AS. Garam sebanyak 278.000 ton atau senilai USD13,4 juta yang dipasok dari Australia, India, Selandia Baru, dan beberapa negara di Eropa di antaranya Jerman. Kedelai dari AS, Ukraina, Kanada, Etiopia, dan Malaysia sebanyak 149.000 ton senilai USD86,1 juta. Selanjutnya impor susu mencapai 12.000 ton dengan nilai USD54,6 juta yang dipasok dari AS, Australia, Kanada, dan Selandia Baru.

Kopi diimpor dari Vietnam, Thailand, AS, hingga Italia sebanyak 985 ton senilai USD2,2 juta. Teh tercatat sebanyak 1.134 ton dengan nilai USD1,8 juta dipasok oleh India, Vietnam, Srilanka, Kenya, dan Inggris. Bumbu dapur juga harus diimpor meliputi cabai sebanyak 1.152 ton senilai USD1,6 juta berasal dari China, Thailand, Pakistan. Bawang merah sebanyak 6.247 ton senilai USD3,1 juta didatangkan dari Thailand dan Vietnam. Tentu masih banyak komoditas pangan lain yang juga diimpor.

Angka impor pangan yang terus meroket tersebut sebuah ancaman serius. Sehubungan itu, calon wakil presiden (cawapres) dari Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo (HT) menilai pentingnya segera mereformasi perekonomian terutama berkaitan dengan aktivitas impor berlebihan yang sangat tidak menguntungkan. Bayangkan bila suatu saat impor pangan diembargo negara asal komoditas impor.

”Posisi negara kita sangat lemah,” kata HT yang kini setiap saat berada di tengah masyarakat berkaitan kampanye pemilihan legislatif. Karena itu, kita berharap pengelola negeri menghapus berbagai slogan yang meninabobokan masyarakat, padahal sangat menyesatkan.